Wajib Dibayar Penuh, THR Paling Lambat Diberikan H-7 Lebaran

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 12 April 2021 13:12

Pemerintah Meminta Pengusaha Membayarkan THR Penuh. (Foto: Shutterstock)

Pemerintah meminta pengusaha membayarkan tepat waktu dan tidak dicicil.

Dream – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 tepat waktu. Pemberian THR paling lambat H-7 sebelum hari raya Idul Fitri.

" Pemberian THR itu diberikan H- 7 sebelum pelaksanaan (Idul Fitri 1442 Hijriah)," kata Ida, dikutip dari Merdeka.com, Senin 12 April 2021.

Pemberian THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama H-7 sebelum hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah tiba. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016.

Dia berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia agar kooperatif untuk memenuhi kewajibannya terhadap buruh. Di antaranya, dengan memberikan THR Keagamaan tahun ini secara tepat waktu.

" Kami mohon kerja sama kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada buruh sesuai peraturan," kata dia.

1 dari 2 halaman

Pemerintah Pastikan THR Dibayar Penuh, Bukan Dicicil

Dream – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun ini dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Pemberian THR ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

“ Momen keagamaan ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk beribadah selama sebulan penuh, namun juga yang ditunggu THR Keagamaan. Saya kira juga dinanti oleh teman-teman buruh dan pekerja di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” kata Ida dalam konferensi pers, dikutip dari Merdeka.com, Senin 12 April 2021.

Keputusan merestui pembayaran THR tahun ini dilakukan secara penuh karena pemerintah telah berusaha maksimal dalam memberikan berbagai insentif terhadap pelaku usaha selama COVID-19 berlangsung.

“ Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan dalam berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19,” kata dia.

Tak hanya itu, pada tahun 2020 lalu Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Di antaranya dengan cara boleh dicicil.

“ Waktu itu pertimbangannya adalah kelangsungan usaha,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kondisi Sudah Ada Perbaikan

Ida menilai, saat ini, kondisi mayoritas pelaku usaha di tanah air telah menunjukkan adanya perbaikan ketimbang tahun 2020 lalu. Menyusul adanya sejumlah intensif dan kelonggaran dalam pembayaran THR keagamaan tahun 2020.

“ Alhamdulillah pemerintah lakukan banyak hal, roda perekonomian mulai bergerak, kegiatan ekonomi masyarakat sudah membaik, meski terbatas tapi menuju ke pemulihan ekonomi zona positif,” kata dia.

Untuk itu, diperlukan komitmen para pengusaha dalam membantu pemerintah mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. (Seperti) untuk membayar THR secara penuh kepada para pekerja atau, buruh," kata Ida.