Duh, Utang Pinjol Mahasiswa Buat Kuliah Capai Rp450 Miliar, KPPU Turun Tangan

Duh, Utang Pinjol Mahasiswa Buat Kuliah Capai Rp450 Miliar, KPPU Turun Tangan

© KKPU akan memanggil empat perusahaan pinjol yang memfasilitasi pembayaran UKT 2024 Shutterstock.com/ Mohammad Fadhami Pualan

© Heboh ITB Tawarkan Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol 2024 maverick

Dream - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil empat perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol) yang menawarkan fasilitas pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

© uang rupiah Shutterstock

KPPU akan mendalami terkait dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran dana kepada para mahasiswa.

"Guna menangani persoalan pinjaman mahasiswa daring, dalam waktu dekat KPPU akan memanggil 4 perusahaan atau lembaga pembiayaan daring yang telah menyalurkan pinjaman mahasiswa tersebut,"

kata Ketua KPPU Fanshurullah Asa, dikutip dari Liputan6.com, Senin, 26 Februari 2024.

© Viral Bayar UKT di ITB Bisa Pakai Jasa Pinjol, Begini Penjelasan OJK 2024 maverick

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Dana Bagus Indonesia (Danabagus), PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT Fintech Bina Bangsa (Edufund), dan PT Inclusive Finance Group (Danacita).

© Pinjaman Online (pinjol) 2023 maverick

KPPU mencatat dari data yang dikumpulkan, pinjaman mahasiswa hampir mencapai Rp450 miliar. Sebesar 83,6 persen dari jumlah dana itu disalurkan oleh Danacita.

© Universitas Indonesia 2023 maverick

Sebelumnya, KPPU telah menghadirkan 83 perguruan tinggi untuk mendalami isu penyaluran pinjaman mahasiswa (student loan) pada 19 Februari 2024.

© arisan bodong mahasiswa unisba 2023 maverick

Fashurullah mengatakan, penggunaan pinjol untuk bayar UKT tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu merujuk pada Undang-Undang No. 12/2012 khususnya Pasal 76.

"Berbagai produk pinjaman mahasiswa daring yang mengenakan bunga atau berbagai biaya bulanan menyerupai bunga dengan durasi pinjaman sebagaimana layaknya pinjaman di luar pendidikan tersebut, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pe

tuturnya.

Aturan itu menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

" Salah satu cara pemenuhan haknya, dilakukan dengan pemberian pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan," ungkap dia.

Menurutnya, aturan tersebut dipertegas oleh penjelasan undang-undang yang menerangkan pinjaman dana tanpa bunga adalah pinjaman yang diterima oleh mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi dengan kewajiban membayar kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

© arisan bodong mahasiswa unisba 2023 maverick

" Dalam kasus ini, pinjaman mahasiswa yang mengenakan berbagai bunga atau biaya bulanan menyerupai bunga, serta dengan durasi pinjaman tertentu, diduga melawan hukum dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat," tegasnya.

Fanshurullah menegaskan, KPPU sesuai tugas dan kewenangannya, akan melakukan penegakan hukum kepada perusahaan atau lembaga pembiayaan daring.

Jika dalam prosesnya terbukti menyalahi aturan dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar penyaluran pinjaman mahasiswa tersebut.