Erick Thohir Rombak Total Kementerian BUMN, Pejabat Eselon I Jadi Direksi

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 19 November 2019 07:24
Erick Thohir Rombak Total Kementerian BUMN, Pejabat Eselon I Jadi Direksi
Kini, pejabat eselon I semua diberhentikan dan ditugaskan di perusahaan BUMN.

Dream - Menteri BUMN, Erick Thohir, merombak struktur Kementerian BUMN. Kini, giliran jajaran eselon I yang diubah.

Dikutip dari Liputan6.com, Senin 18 November 2019, semua eselon I yang membantu Rini Soemarno selama memimpin BUMN akan dipindahkan. Semuanya mengisi pos direksi di beberapa perusahaan pelat merah.

" Betul (SK keluar hari ini)," kata salah satu Eselon I Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro kepada Liputan6.com.

Sebelum diberhentikan, Wahyu menjabat sebagai Deputi Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Nanti, dia akan ditempatkan menjadi wakil direktur utama PT Pegadaian (Persero).

Tak hanya Wahyu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro direncanakan mengisi jabatan sebagai Wadirut Pupuk Indonesia Holding Company, Edwin Hidayat Abdullah bakal sebagai Wadirut PT Angkasa Pura II (Persero).

Deputi Kementerian BUMN lain yang akan mengisi posisi direksi adalah Hambra yang bakal mengisi Wadirut PT Pelindo II (Persero), Aloysius Kik Ro sebagai Dirut Danareksa Sekuritas, Gatot Trihargo bakal menjadi Wadirut Perum BULOG dan Fajar Harry Sampurna akan menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Hanya saja, kepastian mengenai posisi para Eselon I Kementerian BUMN ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN yang akan dikeluarkan sore ini.

(Sumber: Liputan6.com/Ilyas Istianur Praditya)

1 dari 6 halaman

Usai Ahok, Erick Thohir Panggil Chandra Hamzah

Dream - Setelah memanggil mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kini, Menteri BUMN, Erick Thohir, memanggil mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah. Mengapa Chandra ke Kementerian BUMN?

Dia mendatangi kantor Erick pada Senin 18 November 2019 pukul 08.30. Pria yang berkemeja batik cokelat itu langsung menuju buku tamu. Saat ditanya tentang maksud kehadirannya, Chandra hanya berkomentar singkat.

“ Saya diajak ngopi-ngopi,” kata dia di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com dari Antara.

 

 © Dream



Tak lama kemudian, Chandra dijemput seorang pegawai Kementerian BUMN menuju ruang kerja Erick Thohir di lantai 19.

Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN. Dia pernah menjadi komisaris utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Dia juga pernah diminta menjadi komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tapi tawaran itu ditolak.

(Sumber: Liputan6.com/Septian Deny)

2 dari 6 halaman

Jokowi Soal Ahok Jadi Bos BUMN: Bisa Jadi Direksi dan Komisaris

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih harus lolos seleksi untuk menjadi petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi menyebut, Ahok bisa menjadi komisaris maupun direksi.

" Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi, Kamis, 14 November 2019.

Meski demikian, Jokowi tak menjawab secara tegas BUMN mana yang akan ditugaskan untuk Ahok. Dia enggan menjawab karena Ahok harus menjalani proses seleksi terlebih dahulu.

" Itu sangat teknis, tanyakan ke menteri BUMN," ujar dia.

 

 © Dream

 

Jokowi mengatakan, peluang Ahok sebagai petinggi BUMN karena kinerjanya yang dianggap bagus selama ini. Seperti diketahui, Ahok merupakan wakil gubernur saat Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta 2012 lalu.

" Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

3 dari 6 halaman

Ditawari Jadi Direksi BUMN, Ahok Jadi Bos Pertamina?

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, membocorkan informasi tentang Basuki Tjahaja Purnama di BUMN nantinya. Dia memberikan sinyal bahwa Ahok akan menjabat di perusahaan pelat merah sektor energi.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 13 November 2019, semula Luhut menanggapi positif pertemuan mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. 

“ Kan bagus dia masuk BUMN,” kata dia di Jakarta.

Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut tentang posisi yang akan diisi oleh Ahok. Awak media sempat menyebut nama Pertamina dan PLN Ahok ditempatkan. 

" Bukan," kata dia.

Saat ditanya tentang kemungkinan Ahok di BUMN energi, Luhut tak sepenuhnya membantah.

" Kira-kira begitu. Kalau saya tahu, masa saya beri tahu kamu," kata dia.

4 dari 6 halaman

Ahok Ngaku Ditawari Erick Thohir Jadi Bos BUMN

Dream - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku mendapat tawaran menjabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUHM). Tawaran itu disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

" (Tadi) bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu aja," kata Ahok usai bertemu Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Rabu 13 November 2019.

Dia belum tahu akan ditempatkan di mana, begitu pula dengan penempatan BUMN-nya. Ahok meminta media langsung bertanya kepada Erick.

Ahok juga belum tahu kapan akan bergabung secara resmi dengan BUMN. Dia memperkirakan akan bergabung pada Desember 2019. Saat ditanya kesediaan, pria ini siap membantu demi negara.

" Saya kalau buat negara, ya, saya mau. Apa aja untuk bantu negara saya mau," kata dia.

Sekadar informasi, Ahok keluar dari gedung pukul 10.50 WIB. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut membahas tawaran posisi di perusahaan BUMN.

Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma

5 dari 6 halaman

Wapres Ma`ruf Amin Angkat Bicara Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Dream - Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin angkat bisa soal masuknya nama mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi calon dewan pengawas di lembaga antirasuah itu.

Dia menegaskan, sejumlah nama yang beredar tersebut nantinya menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

" Ya bunyi-bunyinya ada begitu. Rumornya ada tapi kita belum tahu," kata Ma'ruf, Jumat, 8 November 2019.

 © Dream

Ma'ruf menyebut, mempersilakan berbagai pihak untuk memberikan rekomendasi sebagai calon dewan pengawas KPK.

" Saya kira presiden yang menentukan, kewenangan presiden. Sekarang sedang digodok. Kalau punya calon ya ajukan aja," kata dia.

 

6 dari 6 halaman

Sedang Dirampungkan

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, calon anggota Dewan Pengawas KPK harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi. Aturan itu tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Dia menjelaskan, tim internal seleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, saat ini tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Fadjroel memastikan Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK baru.

" Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," ujar dia.

Adapun politik hukum pemerintah, kata dia, yaitu antikorupsi. Untuk itu, Fadjroel menjelaskan mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Khususnya, terpidana kasus korupsi.

" (Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," kata dia.

(Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Beri Komentar
Video Polisi Tes Kandungan Sabu Cair dalam Mainan Anak-anak