Bantah Naik Gaji, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta: `Yang Naik Tunjangan`

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 1 Desember 2020 14:12

Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Ditepis Fraksi Golkar. (Foto: Shutterstock/ilustrasi)

Setiap anggota DPR DKI Jakarta diusulkan mendapatkan dana Rp8,38 miliar.

Dream – Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta disebut menganggarkan dana hingga Rp8,38 miliar per anggota. Membantah ada kenaikan gaji, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan kenaikan hanya dialokasikan untuk numerasi tunjangan.

“ Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya” kata Basri kepada Merdeka.com, dikutip pada Selasa 1 November 2020.

Selama ini nilai tunjangan yang diterima legislatif Jakarta belum mengalami penyesuaian. Padahal, kegiatan anggota dewan ke daerah pemilihan masing-masing cukup intens untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“ Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi,” kata dia.

Selain itu, Basri juga menegaskan ada wacana kenaikan nilai RKT tidak dikelola langsung oleh tiap anggota DPRD DKI, melainkan Sekretaris Dewan.

Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak salah sangka dengan kenaikan renumerasi RKT terhadap DPRD DKI 2021. “ Jadi jangan salah sangka dulu, niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Anggota Dewan Bisa Makmur?

Ketika ditanya tentang hal ini, Ketua Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku tidak mengetahui nilai RKT Rp8,3 miliar yang akan diterima setiap anggota per tahun. Kalaupun dapat dengan nilai seperti itu, Gembong menilai anggota dewan bisa makmur.

“ Nggak tahu, banyak amat, dari mana itu dapat segitu? Aku baru tahu. Kalau dapat segitu makmur amat anggota dewan,” kata dia saat dikonfirmasi Merdeka.com.

Gembong mengatakan, urusan nilai dari kegiatan RKT dapat dikonfirmasi langsung ke panitia khusus RKT. Namun, ia mengetahui ada kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya pada 2020 tidak ada, baru dimasukkan ke dalam daftar kegiatan RKT pada 2021.

Misalnya saja kegiatan sosialisasi Perda, sosialisasi kebangsaan. Menurut Gembong rencana dua kegiatan itu baru ada di 2021.

“ Kalau kebijakannya saya tahu, iya bahwa kebijakan 2021 itu ada beberapa kegiatan yang tadinya tidak ada di dalam kegiatan dewan di 2020 akhirnya ada di 2021 contoh ada penyebarluasan (sosialisasi) peraturan,” kata dia.

Gembong pun akan menindaklanjuti nilai tersebut kepada Pansus untuk mempertanyakan rincian nilai kegiatan yang muncul untuk RKT DPRD 2021.

2 dari 5 halaman

Wow! Gaji Anggota DPRD DKI Naik 34 Persen Jadi Rp173 Juta?

Dream – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Dalam KUA-PPAS itu, ada kenaikan signifikan untuk Recana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Seperti yang dilansir Merdeka.com, Selasa 1 Desember 2020, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.

Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota.

Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020. Tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

3 dari 5 halaman

Berapa Gaji Anggota Dewan?

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta.

Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Sementara pendapatan tak langsung DPRD DKI yang diusulkan pada 2021 mencapai Rp 1.720.800.000. Dengan rincian per anggota dewan mendapat Rp 143.400.000.

Kemudian pendapatan tak langsung seperti Bimtek Sekwan luar daerah diusulkan Rp60 juta, bimtek fraksi luar daerah Rp60 juta, dan tunjangan reses Rp 144 juta. Sementara kegiatan sosial dalam setahun mencapai Rp3.360.000.000 serta reses Rp 960.000.000.

Secara keseluruhan anggaran diusulkan DPRD DKI untuk kegiatan dalam jika dikalkulasikan mencapai Rp8.383.791.000. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari DPRD DKI terkait beredarnya RKT DPRD DKI 2021 ini.

4 dari 5 halaman

Desak PSBB II Lebih Tegas, DPRD DKI Minta Tunjangan PNS Tertentu Tak Dipotong

© Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Foto: Merdeka.com)

Prasetio Edi Marsudi berharap Anies Baswedan lebih tegas dalam penerapan PSBB.

Dream - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengeluarkan kebijakan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Keputusan tersebut sebagai respons menyikapi perkembangan kasus positif Covid-19 di ibu kota yang terus meningkat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies akan lebih tegas dalam penerapan PSBB kedua kalinya ini.

" Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas," kata Prasetio dikutip dari Merdeka.com, Kamis 10 September 2020.

5 dari 5 halaman

Mohon Tunjangan Tak Dipotong

Prasetio juga memberikan dukungan terhadap keputusan gubernur yang kembali memberlakukan PSBB ketat. Sebab, ia melihat jumlah kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta semakin tinggi.

" Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus Corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," ucapnya.

Tetapi, dia meminta Anies tidak melakukan pemotongan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai pengawas di lapangan saat PSBB.

" Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan," jelasnya.