Anggaran Vaksin Covid-19 Hemat Rp13 Triliun, Menkes Puji 2 Srikandi Kabinet

" Tapi dari vaksinasi Rp 50 triliun mungkin kita hanya akan spend Rp 17 triliun karena kita dapat banyak sekali vaksin donasi gratis, baik dari COVAX maupun bilateral. Dan itu dibantu oleh Bu Retno yang luar biasa," kata Budi.

Selain itu, Menkes juga menekankan tiga hal fungsi utama vaksin bagi penerimanya. Antara lain, paling hulu vaksin bisa mencegah tertular dari Covid-19, di tengah dia mencegah masuk rumah sakit, dan paling hilir dia mencegah wafat.

" Yang selama ini kita lihat adalah bahwa omicron ini vaksinnya ada, kurang berhasil mencegah di hulu, agar tidak tertular. Tapi dia cukup berhasil mencegah masuk rumah sakit, dan sangat berhasil mencegah wafat," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengklaim semua vaksin yang diadakan pemerintah telah cukup terbukti untuk menahan pasien Covid-19 menyentuh tahap kedua dan ketiga, yakni tidak masuk rumah sakit dan tidak meninggal.

" Kalau saya ditanya yang penting mana, buat saya sebagai manusia dan hampir semua manusia pendapatnya sama, mendingan tertular, mendingan masuk rumah sakit, mendingan wafat? Aku rasa mendingan tertular," ujar Menkes.

Ternyata, Segini Uang yang Digelontorkan Indonesia untuk Seluruh Vaksin Covid-19

Dream - Pemerintah telah menyalurkan 273 juta dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Untuk mendapatkan vaksin-vaksin itu, Indonesia menggelontorkan Rp17 triliun.

" Vaksin kita per tadi pagi 273 juta (dosis) sudah kita suntikan," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa 28 Desember 2021.

Budi Gunadi berterima kasih kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Menurut dia, berkat kedua menteri itu, Indonesia hanya perlu merogoh anggaran Rp17 triliun, sebagai hasil kerja sama dengan COVAX Facility dan negara luar yang mau menyumbangkan vaksin secara gratis.

" Dan mungkin berita bagusnya buat ibu Ani (Sri Mulyani), sebagian besar kita dapat beli tapi juga ada bagian yang cukup substansial kita dapatnya donasi," ujar Menkes Budi Gunadi.

" Dari vaksinasi Rp50 triliun mungkin kita hanya akan spend Rp 17 triliun karena kita dapat banyak sekali vaksin donasi gratis, baik dari COVAX maupun bilateral. Dan itu dibantu oleh Bu Retno yang luar biasa," tambah dia.

Budi Gunadi menekankan tiga fungsi utama vaksin, antara lain, paling mencegah tertular dari Covid-19, mencegah masuk rumah sakit, dan mencegah risiko kematian.

" Yang selama ini kita lihat adalah bahwa Omicron ini vaksinnya ada, kurang berhasil mencegah di hulu, agar tidak tertular. Tapi dia cukup berhasil mencegah masuk rumah sakit, dan sangat berhasil mencegah wafat," tuturnya.

Oleh karenanya, dia mengklaim semua vaksin yang diadakan pemerintah telah cukup terbukti untuk menahan pasien Covid-19 menyentuh tahap kedua dan ketiga, yakni tidak masuk rumah sakit dan tidak meninggal.

" Kalau saya ditanya yang penting mana, buat saya sebagai manusia dan hampir semua manusia pendapatnya sama, mendingan tertular, mendingan masuk rumah sakit, mendingan wafat? Aku rasa mendingan tertular," pungkas Menkes Budi Gunadi. (merdeka.com)

PNS Ogah Vaksin, Siap-Siap Tunjangan Kinerja Tak Cair

Dream - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong daerah meningkatkan capaian vaksinasi agar segera tercapai herd immunity. Daerah perlu menerapkan berbagai cara agar lebih banyak lagi masyarakat yang divaksinasi.

Jika masih ada yang menolak vaksinasi, apalagi sampai PNS, Pemerintah Daerah perlu mengambil tindakan tegas. Tito pun mengusulkan sanksi penundaan tunjangan bagi PNS yang menolak divaksinasi.

" Dia (PNS) tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksin baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik," ujar Tito.

Meski begitu, Tito menyarankan agar dilakukan pendekatan secara bertahap kepada PNS yang menolak divaksin. Pendekatan awal dilakukan secara persuasif namun jika gagal, sanksi penundaan pembayaran tunjangan bisa diterapkan.

Pemberian Tunjangan Kinerja Hak Kepala Daerah

Tito lalu menjelaskan pemberian tunjangan kinerja adalah hak kepala daerah. Tunjangan bisa diberikan jika PNS memiliki kinerja yang baik.

Apabila yang terjadi sebaliknya, pimpinan dapat melakukan pemotongan besaran tunjangan. Bahkan pembayarannya ditunda bila perlu.

Selanjutnya, Tito mengungkapkan vaksinasi Covid-19 merupakan program prioritas Pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 70 persen vaksinasi dosis pertama bisa dicapai di akhir 2021.

Sementara capaian saat ini, kata Tito, dosis pertama sudah mencapai 75 persen. Meski begitu, ada daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 79 persen.

" (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa? Untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing," ucap Tito, dikutip dari Merdeka.com.