MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Begini Respons Sri Mulyani

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 10 Maret 2020 08:47
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Begini Respons Sri Mulyani
Apa katanya?

Dream - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan menghitung dampak putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan atas kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

" Ya ini kan keputusan yang memang harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," kata Sri Mulyani, dikutip dari , Senin 9 Maret 2020.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI),Tony Richard Samosir, atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

MA menyatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75 itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua pasal tersebut mengatur kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani ke depannya akan melihat dari sisi pemberian jasa kesehatan kepada masyarakat luas. Tetapi dia tidak menepis bahwa secara keuangan BPJS Kesehatan merugi. Walaupun pemerintah sudah menyuntikkan dana Rp15 triliun, keuangan BPSJ Kesehatan tetap negatif.

" Kondisi keuangan BPJS sampai Desember, meskipun saya sudah tambahkan Rp15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti kita review lah," kata dia.

1 dari 5 halaman

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dream - Mahkaham Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

" Kabul permohonan hukum sebagian," tulis MA dalam putusannya, yang dikutip Liputan6.com, Senin 9 Maret 2020.

Sidang putusan pengabulan tersebut dilakukan oleh hakim Yoesran, Yodi Martono, dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Sekadar informasi, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan.

 

 © Dream



Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100 persen.

Tony Samosir menyatakan, pasien kronis cenderung mendapat diskriminasi dari perusahaan karena dianggap sudah tidak produktif lagi, sehingga rawan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.

Untuk diketahui, kasus ini terdaftar di Mahkamah Agung dengan nomor register 7 P/HUM/2020 dengan janis kasus Tata Usaha Negara (TUN). Kasus tersebut terdaftar pada 2 Januari 2020. 

Pihak pemohon kasus tersebut adalah Tony Robert Samosir yang merupakan ketua umum KPCDI dengan termohon Presiden RI.

Mahkamah Agung diketahui mengabulkan sebagian gugatan KPCDI terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam pertimbangan MA, pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 23, Pasal 28 H Jo. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selain itu, bertentangan pula dengan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Terakhir, bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5, dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

" Menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tulis putusan MA.

Pasal yang dibatalkan MA:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan demikian, maka iuran BPJS kembali ke semula:

a. Kelas 3 Sebesar Rp25.500
b. Kelas 2 Sebesar Rp51.000
c. Kelas 1 Sebesar Rp80.000

Sidang diketahui oleh hakim DR Yosran Sh, M.Hum, Dr H Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH, dan Prof. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

2 dari 5 halaman

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Digugat

Dream – Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan digugat. Pemerintah diminta kembali menerapkan aturan lama tentang BPJS Kesehatan, sehingga iuran yang dibayar tidak memberatkan masyarakat.

“ Uji materi menjadi kewenangannya Mahkamah Agung (MA), tetapi boleh didaftarkan melalui PN setempat, nanti PN yang akan meneruskan ke MA,” kata sang penggugat, M. Sholeh, dikutip dari Merdeka.com, Jumat 1 November 2019

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang dinilai memberatkan. Sebab, dalam perpres baru itu menyatakan keaikan iuran BPJS Kesehatan.

 

 © Dream

 

Sholeh berharap, Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan melalui uji materi tersebut. Sehingga besar iuran yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan akan kembali ke Perpres yang lama.

“ Ya Perpres kenaikan iuran itu dibatalkan maka kembali ke perpres yang lama yaitu tidak ada kenaikan,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Situasi Ekonomi yang Belum Baik

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini mengaku menggugat Perpres BPJS itu karena situasi ekonomi yang belum bagus. Kenaikan iuran juga dianggap tak akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

“ Alasannya sederhana, situasi ekonomi kan belum bagus, pendapatan masyarakat kan tidak tinggi, kalau kenaikan 100 persen itu kan logikanya tidak tepat, itu yang pertama," katanya.

“ Layanan meningkat katanya, meningkat apa, ga ada pelayanan ya tetap saja, rumah sakit ya rumah sakit ngunu iku (seperti itu). Kecuali akan dihapus rujukan berjenjang. Kalau sakit, nggak perlu ke Puskesmas. Itu baru peningkatan. Kalau tidak, kan, sama saja,” kata dia.

Dia menilai, pemerintah salah membuat perhitungan. Perhitungan membuat BPJS yang diharapkan bisa menguntungkan pemerintah justru membuat rugi. Masyarakat, lanjut Sholeh, yang harus disuruh menanggung kerugian.

4 dari 5 halaman

Kembali ke Sistem Jamkesda?

Sholeh menyarankan pengobatan yang seharusnya ditanggung negara itu hanya orang miskin. Konsepnya, pemerintah membayari pengobatan orang miskin.

“ Balik seperti Jamkesda dulu, jadi kalau ada orang miskin tidak mampu baru dibayari sama Pemda. Sekarang ini kan salah, orang mampu semua kalau sakitnya abot (berat) baru ikut BPJS,” kata dia.

Menurut Sholeh, pekerja juga mengeluhkan sistem asuransi ini. Dikatakan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja dulunya bekerja sama dengan asuransi swasta yang lebih bagus, tiba-tiba diminta ikut BPJS.

“ Bubarkan saja mestinya. Keluhan masyarakat itu tidak hanya bagi orang biasa, (tetapi juga) pekerja pun banyak mengeluh. Dulu perusahaan itu kerja sama dengan asuransi swasta yang lebih bagus. Tiba-tiba dipaksa ikut BPJS. Semua tambah amburadul kayak gitu,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkeu Cairkan Dana Talangan Rp14 T

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, siap mencairkan dana talangan senilai Rp14 triliun yang akan diberikan keada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana triliunan rupiah itu diberikan untuk menutup iuran Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

“ Akan kami bayarkan sesegera mungkin,” kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 31 Oktober 2019.

Dana sebesar Rp14 triliun itu akan diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Diharapkan dana yang dicairkan bisa menambal kekurangan iuran PBI di berbagai daerah.

 

 © Dream

 

“ Nanti akan kami lihat karena juga bayar untuk daerah,” kata dia.

Sekadar informasi, mulai tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP) sebesar Rp42 ribu untuk kelas III, Rp110 ribu kelas II, dan Rp160 ribu kelas I.

Layanan kesehatan yang didapatkan peserta berdasarkan pada tingkatan kelas peserta BPJS Kesehatan.

Beri Komentar
Wajib Tahu! Ini Kiat Merawat Kulit Anak Agar Sehat dan Halus