Kafe, Toko, hingga Restoran, yang Putar Lagu Sekarang Wajib Bayar Royalti

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 7 April 2021 10:45

Ilustrasi. (foto: Shutterstock)

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi para pemilik hak cipta lagu/musik.

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dengan regulasi ini, pihak-pihak yang memutar lagu atau musik untuk kepentingan komersial, harus membayar royalti.

“ Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta,” tulis pasal 3 ayat 1 PP No. 56 Tahun 2021, dikutip dari jdih.setkab.go.id, Rabu 7 April 2021.

Regulasi ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak terkait hak ekonomi atas lagu/musik. Tak hanya itu, beleid ini juga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan lagu dan music secara komersial terhadap pengelolaan royalty hak cipta.

Berikut ini adalah daftar layanan publik yang bersifat komersial.

1 dari 2 halaman

Ini Rinciannya

Seminar dan konferensi komersial.
Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek.
Konser musik.
Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.
Pameran dan bazaar.
Bioskop
Nada tunggu telepon.
Bank dan kantor
Pertokoan.
Pusat rekreasi.
Lembaga penyiaran televisi.
Lembaga penyiaran radio.
Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel.
Usaha karaoke.

2 dari 2 halaman

Pengelolaan Royalti

LMKN akan menarik royalti dari setiap orang yang menggunakan lagu atau music secara komersial di layanan publik. Pengelolaan royalty dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu atau musik.

Setiap orang yang menggunakan lagu atau music dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, bisa mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak melalui LMKN. Nantinya, LMKN akan berkoordinasi dan menetapkan besaran royalti. Pihak yang merupakan sektor UMKM yang akan menggunakan lagu atau musik untuk layanan publik, akan mendapatkan keringanan tarif royalti.

Ketentuan pembayaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh menteri. “ Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan atau publik,” bunyi pasal 10 ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021.