Krisis Uang Tunai, Gaji Menteri dan PNS Tertunda

Terhentinya pendanaan dari pemerintah sudah terjadi sejak September.

Dream - Papua Nugini mengalami krisis uang tunai, sebagai dampak semakin buruknya perekonomian di negeri jiran itu. Akibatnya, sejumlah menteri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara sebelah timur Indonesia itu belum mendapatkan gaji selama berbulan-bulan.

" Salah seorang menteri senior ini mengatakan kepada saya bahwa dia tidak dibayar penuh sejak September tahun lalu,” tutur pemimpin partai oposisi di PNG, Don Poyle, sebagaimana dilansir laman ABC Radio Australia, Rabu 17 Februari 2016.

Data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, utang Papua Nugini lebih buruk dari yang diakui oleh pemerintah. Pengeluaran negara itu dinilai terlalu besar.

Data ini muncul saat Papua Nugini sedang ingin menjadwal ulang utang sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,5 triliun, yang diganti dengan 10 persen saham di perusahaan Oil Search milik Papua Nugini. Utang tersebut akan berakhir akhir Februari.

Dalam anggaran 2016, utang publik mencapai 35 persen dari pendapatan kotor negara di tahun 2015-2016. Namun ini belum termasuk utang oleh BUMN, pembayaran untuk dana pensiun, dan juga utang yang harus dibayar kepada Bank Investasi UBS untuk saham perusahaan Oil Search.

Menurut penghitungan sebuah badan pengkaji di Australia Lowy Institute, apabila semua utang itu dimasukkan, maka jumlahnya adalah 56 persen dari GDP.

Seperti yang terjadi di banyak negara lain, yang memiliki potensi mineral, pendapatan Papua Nugini tengah merosot tajam karena rendahnya harga komoditi dunia saat ini.

Terhentinya pendanaan dari pemerintah untuk berbagai sekolah dan pusat layanan kesehatan sudah mulai terjadi sejak bulan September.

Masalah lain, Port Moresby akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada 2018, yang akan dihadiri oleh sekitar 10 ribu orang.

Untuk agenda itu, pemerintah Papua Nugini menggelontorkan dana Rp 13 triliun untuk membangun berbagai prasana, keamanan, dan yang lain. Padahal dana untuk layanan kesehatan di negara itu hanya Rp 15 triliun saja. (Ism)