Lembaga Keuangan Kucurkan Rp10 Triliun Buat Bisnis Wisata

OJK dan Kemenpar menjalin kerjasama peningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata RI

Dream - Berkembangnya industri pariwisata di Tanah Air membuat Otoritas Jasa Keuangan(OJK) ingin ikut berperan. Menggandeng Kementerian Pariwisata, OJK menjalin kerja sama peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata. 

Tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), OJK dan Kemenpar sepakat menjadi sepuluh destinasi pariwisata sebagai fokus pengembangan.

" OJK mendorong LJK untuk memperbesar pembiayaan di sektor pariwisata," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, dalam acara " Penandatangan MoU antara Kementerian Pariwisata dengan Otoritas Jasa Keuangan" di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Selasa 19 April 2016.

Muliaman mengatakan sepuluh daerah tujuan wisata baru yang dimaksud adalah Danau Toba, Belitung, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, Candi Borobudur, Tanjung Lesung, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Morotai, dan Kepulauan Seribu.

Nota kesepahaman ini dibuat sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi dalam rangka pengembangan destinasi dan industri pariwisata lewat peningkatan peran LJK.

Muliaman melanjutkan, akan ada langkah yang menindaklanjuti kerja sama OJK dengan Kementerian Pariwisata, yaitu penandatangan kerja sama antara asosiasi pengusaha hotel dan restoran bersama asosiasi perusahaan pembiayaan.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Pariwisata Indonesia (APPI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) rencananya akan menjalin perjanjian kerja sama untuk membiayai pengembangan destinasi dan industri pariwisata dengan nilai mencapai Rp 10 triliun.

Penandatanganan kerja sama ini akan dilakukan saat Rapat Kerja Nasional PHRI di Bali pada 20 April mendatang. " Langkah konkretnya nanti dari asosiasi PHRI besok di Bali sekaligus ada MoU dengan (asosiasi) pembiayaan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan besarnya dana yang akan ditujukan dari perusahaan pembiayaan ini mencapai 10 persen dari total kebutuhan pengembangan sepuluh destinasi wisata dari swasta.

Dikatakan bahwa total pengembangannya mencapai Rp 200 triliun yang terdiri atas Rp100 triliun dari pemerintah dan Rp 100 triliun dari swasta (private sektor).

" Kami menerimanya dengan senang hati," kata Arief di tempat yang sama.