Mengintip Rencana Pemindahan Ibukota Negara ke Luar Jawa

Bagaimana Kesiapan Palangkaraya?

© Dream

Mendengar wacana itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, telah bertemu dengan Bambang di kantor Bappenas untuk menjelaskan perkembangan pembangunan di daerahnya. Sugianto juga menyatakan Kalimantan Tengah siap menjadi ibukota negara.

“ Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami siap menjadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Karno, kan?” kata dia, Rabu 11 Januari 2017.

Subianto mengatakan, banyak kemajuan proyek strategis di daerahnya. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta api Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indoenesia.

Pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, kata dia, bisa mengurangi kepadatan Jakarta. Sebagai permulaan, Kalimantan Tengah akan menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan.

“ Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalimantan Tengah siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia,” kata dia.

Palangkaraya Bukan Satu-satunya

© Dream

Sebenarnya, Palangkaraya bukanlah satu-satunya kota yang “ dijagokan” jadi pengganti Jakarta sebagai ibukota negara. Pada tahun 2015, Andrinof Chaniago—saat menjabat sebagai Kepala Bappenas—mengatakan, Palangkaraya tak lagi menjadi pilihan pemerintah karena daya dukung lahan tidak memadai.

Ada dua kota di Kalimantan Tengah yang dianggap lebih cocok dijadikan ibu kota negara pengganti Jakarta. Kota tersebut yaitu Pangkalan Bun di Kotawaringin Barat dan Sampit di Kotawaringin Timur. Dua kota ini lebih diminati karena jaraknya lebih dekat dengan Jawa.

Begini Kriteria Ibu Kota Negara

© Dream

Bambang memang tengah mengkaji pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Dia mengatakan ibu kota negara harus segera dipindah dari Jawa.

“ Yang pasti harus keluar dari Pulau Jawa,” kata dia di kantor Bappenas, Jakarta, dikutip dari Merdeka.com.

Mantan menteri keuangan ini mengatakan ada beberapa kriteria calon daerah yang bisa menggantikan Jakarta sebagai ibukota negara. Salah satunya adalah kemungkinan bencana alam yang kecil.

“ Lalu, ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi,” kata dia.

Dikutip dari berbagai sumber, kajian pemindahan ibu kota ini akan rampung pada tahun 2019. Dasar kajian tersebut adalah pembangunan yang tidak seimbang antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya.

Jika hasil kajian menunjukkan ibu kota pindah ke Palangkaraya, seluruh kantor pemerintahan pusat termasuk Istana Presiden akan dibangun di sana. Tetapi, pusat bisnis dan ekonomi tetap berada di Jakarta.