Sepekan Jadi Menkeu, Sri Mulyani Potong Belanja Rp133 T

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 4 Agustus 2016 10:27

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pemotongan anggaran ini terdiri dari anggaran kementerian/lembaga dan dana transfer desa.

Dream - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut ada potensi penurunan dari penerimaan pajak yang signifikan. Dia juga mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 pun perlu disesuaikan.

" Hal ini dikarenakan karena basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14,15, kemudian ke-16,” kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip dari Sekretariat Kabinet, Kamis 4 Agustus 2016.

Dia mengatakan pada 2014, realisasi penerimaan pajak itu kira-kira Rp100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBNP. Sementara tahun lalu, 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp248,9 triliun. Angka ini lebih kecil daripada target yang direncanakan.

“ Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil,” kata mantan Managing Director World Bank.

Untuk menjaga APBN, kata dia, pemerintah harus melakukan penyesuaian. Caranya, mengurangi anggaran belanja sebesar Rp133 triliun yang terdiri atas anggaran kementerian/lembaga Rp65 triliun dan dana transfer Rp68 triliun.

Namun demikian, Menkeu menegaskan, bahwa hal ini tidak menjadi bahan untuk mengatakan bahwa seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan. Justru sebaliknya, lanjut Menkeu, Presiden memintah agar Kementerian Keuangan terus melakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan, untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas; infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

" Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN," kata dia.

Anggaran yang akan dipotong adalah...

1 dari 1 halaman

Anggaran yang dipangkas adalah....

© Dream

Dream - Pengurangan ini, kata Sri Mulyani, terutama ditujukan untuk di kementerian/lembaga adalah aktivitas yang diangggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Ini terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, dan bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini.

“ Kami akan melakukan bersama-sama denga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menyisir belanja kementerian/lembaga agar bisa dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang prioritas, yaitu masalah pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan. Dalam hal ini tetap kami prioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan,” kata dia.

Mengenai pengurangan transfer ke daerah, Menkeu menjelaskan, itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil. Otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi.“ Sedangkan yang lainnya mungkin kami akan mencoba supaya APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan. Sehingga pemerintah bisa membangun confident di dalam perekonomian,” jelas Sri Mulyani.

Mengenai RAPBN 2017, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pemerintah akan menggunakan pembahasan yang sudah disampaikan dengan DPR selama ini, terutama dari sisi asumsi makro tahun 2017, yaitu pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,3 persen, inflasi 4 persen, suku bunga 5,3 persen, nilai tukar Rp13.300, harga minyak mentah US$45 per barel dan lifting minyak 780 ribu barel per hari.

“ Ini yang masih di dalam semua kesepakatan yang selama ini telah dibahas dengan DPR dan kami akan menggunakan kalkulasi di dalam penghitungan nota keuangan tahun 2017 yang Bapak Presiden akan menyampaikan pada tanggal 16 Agustus,” kata dia.