OJK: Mayoritas Pelaku Usaha Belum Tersentuh Layanan Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku banyak pelaku usaha yang ada di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan. Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan program inklusi keuangan.

Dream - Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengakui berbagai program kredit mikro yang diluncurkan dalam dua dekade terakhir terlihat belum optimal, tercermin dari Financial Inclusion Index Indonesia terakhir yang masih 20%, masih tergolong rendah di Asia.

Muliaman menyatakan Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia dan dunia dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang tersebar memberikan tantangan yang tidak kecil bagi institusi keuangan bank dan non bank.

" Pelaku usaha mikro kecil yang mencakup sekitar 99% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan," ujar Muliaman dalam siaran pers OJK, Rabu, 13 Agustus 2014.

Untuk itu, Muliaman menilai OJK perlu mendorong program inklusi keuangan untuk mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kecil.

Keberadaan OJK diharapkan dapat menjadi solusi persoalan ini, mengingat OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, sehingga OJK memiliki dua kelebihan dalam mendorong program inklusi keuangan.

Pertama, strategi/program inklusi keuangan dan monitoring pencapaiannya dapat dilakukan lebih komprehensif dan terintegrasi dari sisi supply, demand dan infrastruktur.

Kedua, dengan diamanatkannya OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, juga menjadi nilai tambah tersendiri untuk mengakselerasi lebih inklusifnya sektor keuangan khususnya sisi demand.

" Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil telah menjadi perhatian pemerintah dan OJK sebagaimana tercantum dalam strategi nasional keuangan inklusif," ujarnya.

Muliaman menekankan pentingnya program yang dirancang dan terkoordinasi dengan baik, karena sistem keuangan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil namun memiliki tujuan yang lebih menyeluruh yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan sustainable tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.

Muliaman mengatakan perlunya pergeseran paradigma yang dapat memiliki peluang seperti: produk/jasa keuangan yang lebih beragam. Cakupan tidak lagi terbatas hanya kredit mikro, tetapi juga produk-produk keuangan lainnya, termasuk tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran.

" OJK sedang menyiapkan program tabungan melalui branchless banking dan mendorong program asuransi mikro," jelas Muliaman.

Kemudian, munculnya platform baru yang membutuhkan penggunaan teknologi digital dan telekomunikasi untuk mencapai masyarakat yang belum terjangkau. Selain itu, terciptanya pasar baru.

" Inisiatif ini tidak hanya untuk masyarakat miskin tetapi juga untuk masyarakat yang tergolong unbanked pada semua tingkat pendapatan," papar Muliaman.

Program ini, lanjut Muliaman, juga bisa melibatkan pihak atau penyedia jasa baru. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya bank atau Lembaga Keuangan Mikro, tetapi juga bisa melibatkan pemerintah melalui program pro-rakyat miskin dan perusahaan telekomunikasi.

Namun, Muliaman menyebutkan terdapat tantangan baru untuk regulator dalam melaksanan program inklusi ini.

" Bagaimana regulator dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong financial inclusion yang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial dengan tetap tidak mengorbankan aspek kehati-hatian," jelasnya.

Tantangan lain, tambah Muliaman, program untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif tidak hanya mendorong dari salah satu sisi namun harus saling mengisi dan menciptakan sinergi.

Dari sisi supply diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang customer-centric disertai infrastruktur finansial yang baik. Hal ini hanya akan dapat diserap dengan baik jika didukung oleh program yang mendorong dari sisi demand seperti kapabilitas keuangan, edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas.

" Dua sisi ini akan dapat berjalan dengan baik jika difasilitasi dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung sistem keuangan yang inklusif," tandasnya.