Varian Omicron Bikin Pemerintah Ketar-ketir Kirim Jemaah Umroh

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 6 Desember 2021 19:13

Facebook/@haramain.info

Airlangga berharap penanganan Covid-19 saat Nataru dapat berjalan dengan baik.

Dream - Merebaknya Covid-19 varian Omicron membuat pemerintah khawatir, terutama dalam memutuskan waktu pengiriman calon jemaah umroh ke Tanah Suci. Pemerintah menginginkan umroh berjalan saat kondisi yang sudah benar aman.

" Karena di berbagai negara itu dikhawatirkan terkait kasus Omicron, maka tentu pemerintah, kita akan melakukan quarantine yang 10 hari. Tentunya ini menjadi pertimbangan saat kita akan membuka (umroh)," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan pemberangkatan calon jemaah umroh meski Arab Saudi sudah membolehkannya.

1 dari 5 halaman

Terapkan Karantina 10 Hari Untuk Kedatangan dari Luar Negeri

Saat ini, pemerintah masih fokus pada penanganan Covid-19 saat momen Natal dan Tahun Baru. Airlangga berharap penanganan Covid-19 saat Nataru berjalan baik.

" Baru setelah itu kita bisa lihat kapan kita bisa buka untuk kegiatan umroh," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan penyelenggaraan umroh akan menjadi pertimbangan bagi Saudi untuk membuka kesempatan berhaji bagi Indonesia.

" Jadi, kunci terbuka atau tidaknya haji pada 1443 Hijriah nanti itu tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan umroh ini dengan baik," kata Gus Yaqut.

2 dari 5 halaman

Visa Elektronik Belum Terbaca Sistem Saudi, Umroh Indonesia Terhambat

Dream - Meski sudah dibolehkan oleh Arab Saudi, proses pemberangkatan jemaah umroh Indonesia belum bisa dilakukan. Ini lantaran visa elektronik (e-visa) belum terbaca pada sistem yang digunakan Saudi melalui aplikasi Tawakalna.

" Informasi terakhir bahwa e-visa ini walaupun sudah dibuka oleh Arab Saudi, tapi teman-teman di travel belum bisa meregistrasi jemaahnya pada saat mereka memilih vaksin," ujar Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono.

Saudi telah mengembangkan aplikasi Tawakalna untuk pendaftaran jemaah umroh. Aplikasi ini dilengkapi database tentang kondisi kesehatan calon jemaah serta riwayat vaksinasi.

Sayangnya, vaksin dari China seperti Sinovac dan Sinopharm belum masuk pada database vaksin yang dibolehkan untuk jemaah umroh. Vaksin yang dibolehkan baru Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson.

3 dari 5 halaman

E-Visa Umroh Belum Bisa Terbit

Demikian halnya dengan registrasi e-visa umroh. Sistem yang dipakai Saudi belum terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

" Tanpa e-visa, mereka enggak bisa umroh," kata Eko.

Beberapa hari lalu, kata Eko, otoritas kesehatan Indonesia dan Saudi sudah bertemu untuk proses integrasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakalna. Diharapkan pengintegrasian sistem segera berlangsung sehingga e-visa bisa diterbitkan.

" Kedua belah pihak sedang bekerja keras, tapi sepertinya belum connect (terintegrasi) juga. Mudah-mudahan bisa," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 5 halaman

Gus Yaqut: Kunci Terbukanya Haji Bergantung Pada Pelaksanaan Umroh

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sangat berharap penyelenggaraan umroh dapat berjalan dengan baik. Sebab, umroh akan menjadi bahan penilaian Arab Saudi untuk memutuskan pembukaan haji bagi Indonesia.

" Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji pada 1443 Hijriah nanti itu tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan umroh ini dengan baik," ujar Gus Yaqut, disiarkan kanal DPR RI.

Gus Yaqut mengungkapkan dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Kerajaan Arab Saudi di akhir November 2021, dia bersama Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto juga menyampaikan kesiapan Indonesia menggelar ibadah haji. Sejumlah pejabat tersebut menyatakan masih akan meninjau bagaimana pelaksanaan umroh untuk jemaah Indonesia.

" Mereka (Saudi) masih mengelak. 'Nanti, kita lihat dulu umrohnya bagaimana'. Jadi, masih belum ada kejelasan," kata Gus Yaqut.

5 dari 5 halaman

Belum Ada Undangan Bahas MoU Haji

Hingga saat ini, Gus Yaqut, pihaknya belum mendapat undangan pembahasan Nota Kesepahaman (Master of Agreement/MoU) dari Saudi terkait penyelenggaraan haji. Padahal, MoU tersebut sangat penting untuk keberlangsungan haji.

" Memang belum ada jawaban yang pasti karena tergantung bagaimana kita mampu menyelenggarakan umroh ini dengan baik," kata dia.

MoU tersebut memuat sejumlah kesepakatan terkait teknis pelaksanaan haji. Di dalamnya termasuk ketentuan mengenai manasik haji di masa pandemi serta kebijakan protokol kesehatan selama prosesi ibadah berjalan.