Hati Pegawai Kemenkeu Terluka Dengar Capres Sindir Nama Menkeu

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 28 Januari 2019 15:15

Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, Menyerukan Istilah Menteri Keuangan Diganti Dengan Menteri Pencetak Utang. (Foto: Akun Facebook @PrabowoSubianto)

Instansi ini kecewa ketika capres itu menyerukan mengganti nama menteri keuangan menjadi menteri pencetak utang.

Dream – Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyerukan ada penggantian istilah bagi menteri keuangan. Prabowo mengusulkan istilah menteri keuangan diganti dengan menteri pencetak utang.

“ Mungkin (ganti) menteri pencetak utang. Bangga untuk utang, (tapi) yang suruh bayar orang lain," sindir Prabowo di depan Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, dikutip dari Liputan6.com, Senin 28 Januari 2019.

Usulan Prabowo tersebut membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kecewa. Instansi ini menilai perkataan Prabowo telah melukai jajaran Kemenkeu.

“ Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : " Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang" , sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nufransa Wira Sakti, di akun Facebooknya, @nufransa.sakti.

Wira menyebut Kemenkeu merupakan instansi negara yang nama, tugas, dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Makanya, tak sepantasnya ada yang menghina sebuah institusi negara yang diatur regulasi.

“ Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden,” tulis Wira.

1 dari 2 halaman

Utang Diatur dalam Undang-Undang

Wira melanjutkan, pengelolaan utang diatur dalam regulasi dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR untuk dibahas secara mendalam dan teliti. Utang juga merupakan bagian dari pembiayaan yang termasuk dalam kebijakan fiskal (APBN).

“ APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR,” tulis dia.

Wira mengatakan pelaksanaan Undang-Undang APBN juga dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dibahas di DPR. Pengelolaan dan kredibilitas APBN serta utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia.

Menurut lembaga rating, seperti Moody’s dan Fitch, utang Indonesia masuk ke dalam investment grade.

“ Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya,” tulis Wira.

2 dari 2 halaman

Rakyat Butuh Konsistensi, Bukan Propaganda yang Menyesatkan

Wira menyebut rakyat Indonesia memerlukan konsistensi program yang kredibel, bukan propaganda yang memberikan ketakutan dan penyesatan. Itulah yang harus disodorkan oleh elite politik yang mencalonkan diri sebagai pimpinan bangsa.

“ Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, dihormati serta disegani di dunia,” tulis dia.

Wira melanjutklan, mayoritas pegawai Kemenkeu adalah generasi milenial yang bekerja dan bertanggung jawab secara profesional. Para anak buah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ini juga bekerja secra integritas, yaitu menjaga dan mengelola APBN, mulai dari penerimaan sampai pembiayaan utang untuk membangun Indonesia.

“ Jangan hina dan cederai kami,” tulis dia.

Reaksi pejabat Kemenkeu terhadap ucapan Prabowo Subianto.