Lelang 5 Ribu Ton, Kementerian BUMN Heran PTPN Dituding Pemicu Harga Gula Naik

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 30 April 2020 16:48
Lelang 5 Ribu Ton, Kementerian BUMN Heran PTPN Dituding Pemicu Harga Gula Naik
Apa katanya?

Dream – Belakangan ini PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) menjadi sorotan publik. Perusahaan ini disebut-sebut sebagai biang keladi melambungnya harga gula.

Kementerian BUMN angkat bicara soal kisruh harga gula di pasaran disebabkan oleh tender yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, hal tersebut cukup aneh dan mengada-ada.

Merujuk data Kementerian BUMN, PTPN II hanya melakukan tender sebanyak 5 ribu ton dengan hasil lelang Rp12.900 per kilogram. Dari kebutuhan nasional sebanyak 3 juta ton, jumlah tersebut dinilai kecil dan tidak berpengaruh.

" Lima ribu ton bisa pengaruhi 3 juta ton? Bahwa 5 ribu ton itu bisa pengaruhi dan buat harga jadi Rp17 ribu, itu terlalu mengada-ada," kata Arya di Jakarta, Kamis 30 April 2020.

Pihak PTPN II sudah menyurati Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan soal temua harga lelang di atas HET yang sebesar Rp12.900 ini. PTPN meminta izin agar harga tersebut tidak dipenuhi.

" Kenapa mereka melakukan hal seperti ini? Kalau mereka tidak menyurati ke Kemendag dan KBUMN, kalau mereka mengembalikan ke harga HET nanti dikatakan bahwa PTPN menjual gula itu di bawah harga tender, nanti dibilang lagi kalau itu merugikan negara," kata dia.

1 dari 4 halaman

Akan Ditelusuri

Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga akan menelusuri dugaan permainan terhadap pengaturan harga gula ini.

Sebelumnya, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak usahanya PTPN II memastikan mengikuti arahan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan mengubah harga gula yang diputuskan lelang, sesuai yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp12.500 per kilogram (kg). Adapun harga lelangnya ialah Rp12.900 per kg.

" Berdasarkan hal tersebut diputuskan pemenang lelang sesuai harga yang terbentuk sebesar Rp 12.900/Kg. Namun sampai saat ini gula tersebut (5.000 Ton) belum diserahkan kepada pembeli," jelas Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PT PTPN III, Irwan Perangin-Angin dalam keteranganya, Selasa (28/4/2020).

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

2 dari 4 halaman

Harga Gula Melambung, Izin Impor Telat Keluar?

Dream – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi perdagangan harga gula. Dikatakan bahwa harga gula di pasar tinggi.

Hal ini diakibatkan keterlambatan pemerintah dalam menerbitkan surat izin impor untuk gula.

“ Sebaiknya pemerintah mengeluarkan izin tersebut lebih awal karena besar kebutuhan sudah diketahui sejak awal tahun,” kata Komisioner KPPU, Guntur S Saragih, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 9 April 2020.

 

© Dream

 

Guntur mengatakan kondisi tersebut berujung kepada pasokan gula dan membuat harga gula meroket melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dikatakan bahwa saat ini HET sebesar Rp12.500 per kg.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga jual gula pasir di pasar tradisional mencapai Rp18 ribu per kg. Harga ini sudah berada di atas HET.

3 dari 4 halaman

Kebutuhan Gula Nasional

Guntur memperkirakan kebutuhan gula hingga lebaran 2020 nanti mencapai 1,14 juta ton. Sekitar 650 ribu ton telah terpenuhi oleh stok gula akhir tahun 2019, sedangkan 500 ribu ton harusnya diperoleh dari impor.

Pada Selasa 3 Maret 2020, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Perizinan Impor (SPI) sebesar 438,8 ribu ton untuk gula kristal merah sebagai bahan baku gula kristal putih untuk konsumsi.

Oleh sebab itu, KPPU berharap realisasi impor gula dapat terjadi dalam waktu dekat dalam menghindari lonjakan harga jual gula dan mengangtisipasi kerugian petani tebu yang akan melakukan masa panen semester kedua.

" Jika impor tertunda dan terjadi pada saat panen tebu petani, mereka akan terdampak akibat jatuhnya harga jual tebu di tingkat petani," kata Guntur.

4 dari 4 halaman

Fungsi Pengawasan

Lebih lanjut Guntur memastikan KPPU tetap bekerja menjalankan fungsi pengawasan atas persaingan oleh pelaku usaha, khususnya untuk komoditas bahan pokok, yang meliputi gula, beras, daging sapi dan ayam, telur, dan lainnya.

Kendati Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

" KPPU menilai bahwa dalam masa darurat Covid-19 saat ini, ketersediaan bahan pokok dan alat kesehatan dalam harga yang wajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat krusial. Lonjakan harga yang sangat tinggi merupakan pintu masuk bagi upaya penegakan hukum kami. Untuk itu kami telah mengumpulkan data terkait harga dan pasokan bahan pokok kepada Pemerintah dan berbagai pihak” tegas Guntur.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, KPPU telah berkoordinasi dalam hal data dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar