Resmi Berlaku! Beli Mobil Listrik Cuma Kena PPN 1 Persen, Cek Syaratnya

Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB roda empat dan bus tersebut diberikan untuk:

• Pertama, Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ≥40 persen, akan diberikan PPN DTP sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.

• Kedua, KBL Berbasis Baterai Bus dengan 20 persen ≤ TKDN < 40% diberikan PPN DTP sebesar 5 persen sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6 persen.

“ Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga kedepan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Sebelumnya, Dirjen ILMATE Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta roadmap program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kemenperin.

“ Dengan berjalannya program fasilitasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, dalam tahap awal diperkirakan sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada tahun 2023” ujar Taufiek Bawazier.

Sumber: Liputan6.com

Begini Cara Beli Motor Listrik Biar Dapat Subsidi Rp7 Juta

Dream - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemberian subsidi motor listrik tidak langsung diberikan ke konsumen. Mekanismenya nanti melalui produsen.

" Subsidinya diberikan ke produsen motor. Jadi kami mengontrolnya gampang kalau ke produsen," kata Agus dalam konferensi pers dikutip dari Liputan6.com, Selasa, 7 Maret 2023.

Saat konsumen membeli motor listrik melalui produsen atau dealer, NIK dari calon pembeli akan diperiksa untuk memastikan layak tidaknya mendapatkan bantuan potongan harga senilai Rp7 juta.

“ Calon pembeli datang ke dealer. Lalu, dealer memeriksa NIK pada KTP di situ akan dilihat apakah dia calon pembeli ini berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek memang berhak, pembeli akan langsung dapat potongan harga Rp 7 juta,” ujarnya.

Jika dinyatakan layak, konsumen akan dipesankan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan akan diajukan klaim bantuan ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selanjutnya, setelah bank Himbara melakukan pemeriksaan berkas. Bank akan membayarkan bantuan sebesar Rp7 juta kepada produsen kendaraan bermotor listrik.

“ Ini mempermudah kami melakukan kontrol,” imbuh Agus.

Dua Program Bantuan Motor Listrik

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu juga menjelaskan, terdapat dua program bantuan dari pemerintah ntuk pembelian motor listrik. Yakni bantuan Rp7 juta per unit kendaraan motor listrik baru dan kedua untuk motor konvensional yang dikonversi.

" Pemberian bantuan Pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit untuk 200 ribu unit di tahun 2023," kata Febrio.

Nominal yang sama juga diberikan untuk 50 ribu sepeda motor konvensional yang dikonversi menjadi motor listrik pada tahun 2023.

" Tadi disebutkan ini sebanyak 50 ribu unit di tahun 2023, targetnya penerima bantuan Pemerintah ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR, dan pelanggan listrik 450 VA," kata Febrio.