Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
BPJS Ketenagakerjaan
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengatur uang JHT hanya bisa dicairkan jika sudah memasuki usia pensiun.
Dream - Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akhirnya mendapat kepastian. Pencairan uang Jaminan Hari Tua (JHT) kini tak perlu lagi menunggu masa pensiun.
Presiden Joko Widodo terhitung sejak 12 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).
Payung hukum terbaru ini menegaskan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Peserta tanpa harus menunggu usia pensiun.
Sebelumnya manfaat JHT bagi hanya bisa dicairkan peserta jika sudah memasuki usia pensiun. Sementara bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun 56 tahun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 tahun.
Mengutip laman Setkab, Rabu, 26 Agustus 2015, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan sebelumnya menyebutkan JHT hanya bisa dicairkan bagi peserta yang berhenti bekerja, terkena PHK sesuai besaran saldo yang dibayarkan.
JHT juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia, mencapai usia 56 tahun, atau pekerja yang mengalami cacat tetap.
Hanif mengatakan konten dari aturan baru ini sama dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja selama ini. Intinya adalah bahwa para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja mereka bisa mencairkan JHT 1 bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. (Ism)