Menaker Imbau Uang THR Dibayar 2 Pekan Sebelum Lebaran

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 9 Mei 2019 17:15

Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri, Meminta Pencairan THR Maksimal Dua Minggu Sebelum Lebaran. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)

Begini aturan pemberian THR-nya.

Dream – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri berharap perusahaan bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya dua minggu sebelum hari Lebaran. Imbauan disampaikan agar pegawai bisa mempersiapkan diri lebih baik.

Merujuk pada aturan pemberian THR, perusahaan diberikan waktu paling lambar H-7 Lebaran untuk membayarkan tunjangan tersebut.

“ Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Hanif di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 9 Mei 2019.

Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Besaran THR bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, akan mendapatkan THR 1 bulan gaji.

Untuk pekerja yang punya masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan.

Masa kerjanya dibagi 12 bulan, lalu dikali 1 bulan gaji.

1 dari 1 halaman

Bagaimana dengan Pekerja Lepas?

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“ Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata dia.

Hanif akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

“ Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta di tingkat yaitu di kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” kata dia. (Sah)