Alhamdulillah, DPR Sepakat Tak Cabut Subsidi Listrik 450 VA

Reporter : Syahid Latif
Kamis, 1 Juli 2021 08:14

Ilustrasi (Shutterstock.com)

Sebanyak 24,7 juta pelanggan tetap bisa menikmati listrik dengan tarif murah.

Dream - Pelanggan PLN dengan daya 450 Volt Ampere bisa bernapas lega. Sebab, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat untuk tidak mencabut subsidi listrik dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Sebanyak 24,7 juta pelanggan tetap bisa menikmati listrik dengan tarif murah.

" Kita memang sepakat bahwa kita tidak mencabut subsidi dan kita sepakat terhadap 24,7 juta yang penerima subsidi 450 VA, mereka tetap mendapatkan subsidi. Itu memang kita yang mendorong kepada pemerintah," kata Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 30 Juni 2021.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyatakan bahwa mayoritas pengguna listrik 450 VA masuk dalam kategori masyarakat yang butuh bantuan pemerintah karena keterbatasan ekonomi.

Namun, dia mengakui masih ada penerima subsidi listrik 450 VA tersebut yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Rakyat (DTKS).

Oleh karena itu, dia mendukung terus berlanjutnya program subsidi listrik kelas 450 VA. Tentunya dengan diiringi pemutakhiran DTKS agar implementasi program tepat sasaran.

" Karenanya kami berpendapat pelanggan 450 VA tetap mendapatkan subsidi," katanya.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebut bahwa pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan akan menghemat belanja negara sebesar Rp22,12 triliun.

" Dengan angka 15,2 juta pelanggan tersebut, maka penghematan belanja negara bisa mencapai Rp22,12 triliun," kata Rida Mulyana dikutip dari Antara, Selasa 13 April 2021.

Saat ini, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 mendatang.

Pembuatan kebijakan itu mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan asumsi makro ekonomi tahun depan di mana pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.450 per USD, dan pergerakan harga minyak mentah (ICP) sebesar USD 50 per barel.

Apabila tidak ada reformasi skema subsidi listrik, maka negara akan menghabiskan uang Rp61,09 triliun.

" Kalau sekiranya pemilahan ini bisa dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang tadinya Rp61,09 triliun bisa berkurang menjadi Rp39 triliun," kata Rida.