Sumber pembiayaan pemerintah berasal dari SBN Valas, serta SBN di pasar domestik,
Dream - Pemerintah langsung tancap gas menggelontorkan dana pembangunan infrastruktur di awal tahun. Pendanaan untuk proyek ini terutama berasal dari pendapatan negara dan utang.
Khusus untuk penerbitan utang, pemerintah telah menerapkan strategi front loading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di pasar keuangan domestik. Harapannya agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yaitu kekeringan likuiditas.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pre-funding APBN 2016 dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 63,5 triliun. Utang itu bersumber dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Valas sebesar US$ 3,5 Miliar (setara Rp48,5 )triliun dan private placement sebesar Rp 15,0 Triliun (dari investor asing sebesar Rp14 Triliun).
" Selanjutnya, Pemerintah secara reguler melakukan lelang penerbitan SUN dan SUKUK di pasar domestik," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, NE Fatimah dalam keterangan tertulisnya dikutip Dream, Senin, 14 Maret 2016.
Hingga minggu ketiga Februari 2016, total realisasi penerbitan SBN neto telah mencapai Rp102,2 triliun, atau 31,2 persen dari target APBN. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp104,4 triliun atau 37,7 persen dari target.
Sementara total realisasi tahun 2016 yang berasal dari penerbitan SBN neto di pasar domestik sebesar Rp 66,2 triliun dan SBN neto valas sebesar Rp36,0 triliun.
Adapun realisasi penerbitan SBN neto di pasar domestik sebagian diantaranya juga diserap oleh investor asing sebagaimana terlihat pada peningkatan kepemilikan asing dari bulan Desember 2015 hingga Februari 2016 yang mencapai lebih dari Rp 30 triliun.
Dari dana tersebut serta pendapatan negara, hingga posisi akhir 5 Februari 2016, realisasi belanja APBN telah mencapai Rp164,9 triliun, atau meningkat 27,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah juga menggunakan dana untuk membayar kewajiban utang jatuh tempo yang naik sebesar 90,8 persen dari Rp 17,6 Triliun pada tahun lalu menjadi Rp 33,6 triliun pada minggu II bulan Februari tahun ini.
