Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Pelantikan Menteri Baru Di Era Presiden SBY (sumber: Http://www.presidenri.go.id/)
Dream - Pemerintah baru Presiden terpilih Joko Widodo baru akan efektif Oktober mendatang. Namun wacana kenaikan gaji para menteri sudah diusung Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK).
JK yang juga politisi senior Golkar ini beralasan, kenaikan gaji para pembantu presiden ini diharapkan bisa mengurangi penyelewengan para menteri. Terutama tindak pidana korupsi.
Saat ini, para menteri menerima gaji terbilang kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tak seimbang dengan pendapatan para anggota DPR yang mencapai Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.
" Saya hanya mengatakan gaji menteri dengan anggota DPR itu jauh. Pada waktunya perlu ada pertimbangan disesuaikan," kata JK di Hotel Darmawangsa, Jakarta, seperti dikutip Dream dari laman Merdeka.com, Senin, 8 September 2014.
Usul mantan Wapres Yudhoyono ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh. Pengamat ekonomi Faisal Basri yakin usul kenaikan ini takkan membebani keuangan negara.
" Tidak akan sampai Rp 1 triliun," katanya.
Faisal bahkan mengatakan gaji direktur jenderal di Kementerian Keuangan bahkan lebih tinggi ketimbang menterinya.
Dukungan senada disampaikan Deputi Rektor Universitas Paramdian, Wijayanto Samirin. Menurutnya, kenaikan gaji para pembantu presiden ini akan mengurangi kesenjangan dengan lembaga lainnya.
Namun, Wijayanto mengingatkan pemerintahan baru untuk mengimbangi usul kenaikan gaji tersebut dengan peningkatan kualitas kerja.
Dari kawasan Senayan, anggita DPR Harry Azhar Azis menilai wacana kenaikan gaji menteri menjadi kewenangan dari presiden dan Wapres terpilih.
Harry mengungkapkan, pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk penambahan belanja pegawai. " Anggaran bisa direlokasi," katanya.
Sementara itu pendukung pemerintah Jokowi yang menjadi politisi PDIP Dewi Aryani mengakui penyebab korupsi para menteri memang salah satunya dipicu kebutuhan hidup.
Sebagai seorang menteri, Dewi menilai, tentunya banyak pengeluaran terutama dibidang sosial yang dibutuhkan. (Ism)
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya