Jokowi Larang Menteri Bikin `Gaduh`, Ini Isi Inpresnya

Perbedaan pendapat itu sebaiknya diselesaikan di sidan kabinet.

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pejabat negara untuk tidak berbeda pendapat di depan publik. Terlebih, mereka berbeda pendapat usai rapat kabinet.

Permintaan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan.

Dilansir dari setkab.go.id, Selasa 7 November 2017, dalam setiap pembahasan kebijakan, Menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sekretaris kabinet melaporkan usulan kebijakan sebagaimana dimaksud disertai rekomendasi kepada presiden, sebelum pelaksanaan sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas.

Kesepakatan rapat koordinasi, menurut Inpres ini, dilaporkan menteri koordinator secara tertulis kepada presiden sebelum kebijakan ditetapkan.

“ Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan masih terdapat perbedaan pendapat mengenai substansinya, menteri dan kepala negara tidak mempublikasikan perbedaan pendapat tersebut kepada masyarakat sampai tercapainya kesepakatan terhadap masalah yang dimaksud,” bunyi diktum keenam Inpres No. 7 Tahun 2017.

Menurut diktum kedua Inpresi No. 7 Tahun 2017, kalaupun tidak menemukan kesepakatan dalam rapat, menteri koordinasi yang menggelar rapat, akan menyampaikan kebijakan secara tertulis kepada presiden untuk mendapatkan keputusan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Aturan ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), jaksa agung, dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“ Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 November 2017 itu.