Pemerintah lewat Kominfo sebetulnya sudah mengeluarkan bantuan senilai Rp1,7 triliun untuk mendukung Pembalajaran Jarak Jauh
Dream - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semakin serius denga wacana program subsidi pulsa untuk anak didik selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Program ini juga direncanakan menyasar para tenaga didik dari guru hingga dosen.
Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi ketua pelaksana komite tersebut mengatakan program tersebut rencananya akan dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
" Kemarin Kominfo bersama Menteri Keuangan dan Mendikbud sedang mempelajari, apakah ada juga bantuan subsidi pulsa untuk dosen, guru, murid, semuanya," kata Erick dalam tayangan virtual, dikutip Dream, Kamis, 13 Agustus 2020.
Erick mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail terkait rencana program subsudi pulsa tersebut. Alasannya, program itu masih digodok kementerian terkait.
1 dari 4 halaman
Sudah Ada Bantuan Rp1,7 Triliun
" Saya, belum bisa presentasi detail karena itu masih digodok kementerian lain," katanya.
Yang pasti, lanjutnya, Kominfo sebetulnya sudah memberikan bantuan pulsa untuk mendukung kegiatan PJJ. Program ini menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk dengan bantuan mencapai Rp 1,7 triliun.
Dalam satu bulan, Kominfo bahkan menggelontorkan dana Rp1,4 triliun lewat Telkom dan Telkomsel. " Tapi ini kita sebagai catatan datanya ada di Kominfo," ujar Erick.(Sah)
2 dari 4 halaman
Pelajar Tak Bisa Belajar Online Akan Diberi Bantuan Ponsel dan Pulsa?
Dream - Pemerintah sedang menggodok skema program bantuan untuk keluarga miskin yang memiliki anak didik kesulitan mengikuti program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Salah satu yang dipertimbangkan adalah pemberian ponsel atu pulsa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan sedang dilakukan bersama dengan kementerian terkait untuk menemukan skema bantuan yang tepat.
" Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan," kata Sru Mulyani dari keterangan pers virtual di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyadari pandemik Covid-19 telah menjadi tantangan untuk penyelenggara sektor pendidikan di Indonesia.
3 dari 4 halaman
Untuk menyusun program yang tepat sasaran, pemerintah perlu mengetahui lokasi anak didik yang tak bisa mengikuti proses belajar jarak jauh. Informasi soal tidak adanya akses digital juga menjadi perhatian pemerintah.
Lebih jauh pemerintah harus mengetahui dengan jelas alasan keluarga tersebut tak bisa mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan PJJ. " Tidak punya HP atau gak bisa bayar pulsa," kata Sri Mulyani.
Kendala yang sama pernah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Menteri yang karib disama Mas Menteri ini mengakui banyak kendala penerapan PJJ yang dijalankan selama Pandemi Covid-19.
4 dari 4 halaman
Guru Juga Kesulitan
Selain dari sisi peserta didik, Nadiem mengungkapkan, pemberlakuan PJJ juga menemui tantangan dari tenaga didik yang kesulitan mengelola PJJ. Para guru juga terbebani dengan kewajiban harus melakukan penuntasan kurikulum pelajaran.
" Terlebih waktu sulit bagi guru-guru memenuhi beban jam belajar," ujar Nadiem.
Nadiem mengatakan, selain para tenaga pendidik kritikan terhadap PJJ juga datang dari para orang tua murid yang merasa kesulitan dalam mengikuti metode belajar daring. Karena kesibukan kerja maupun kesulitan beradaptasi saat mendampingi anaknya belajar dari rumah.
Selain itu, lanjut ia, ada juga orang tua yang kesulitan memotivasi anak-anaknya untuk belajar, ditambah lagi kesulitan dalam hal memahami materi pelajaran atau kurikulum yang terlihat lebih rumit. Belum lagi meningkatnya stres dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan serta berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak.
(Sah, Sumber: Liputan6.com)
