Pemerintah tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk mendapat bantuan ini.
Dream - Program stimulus untuk menggenjot ekonomi nasional tak henti dibuat pemerintah. Terbaru, Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tengah merancang bantuan sosial (Bansos) produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya pelaku UMKM telah menerima insentif berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan kredit modal kerja yang sudah terserap 26,4 persen.
" Saat ini kita juga sedang menyiapkan berbagai program tambahan karena penyerapan dari beberapa (program untuk UMKM) ini masih perlu untuk ditingkatkan, seperti pemberian apa yang disebut bansos produktif," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari lama Kemenkeu.go.id.
Pemerintah tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk mendapatkan bansos produktif senilai Rp2,4 juta. Pemerintah juga akan memberikan bantuan kredit Rp2 juta bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa bunga.
1 dari 2 halaman
Sasar Penerima Manfaat Perempuan
Sri Mulyani berharap bantuan tambahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha terutama yang belum mendapatkan akses ke perbankan (unbankable).
“ Itu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable," jelas Menkeu.
Menkeu mengungkapkan mayoritas penerima bantuan adalah kaum perempuan. Menurut Menkeu, dimensi gender dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena dapat memberikan multiplier effect kepada keluarganya.
Strategi ini juga sesuai dengan desain Kemenkeu yang ingin menargetkan penerima manfaat ini adalah perempuan. " Ini karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya terutama putra-putrinya sehingga keluarga miskin anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik," ujar Menkeu
2 dari 2 halaman
Tantangan Data yang Valid
Diakui Menkeu, tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah data yang tidak diperbarui. Namun dengan pandemik Covid-19 yang bergerak cepat, pemerintah tidak dapat menunggu data tersebut terverikasi. Langkah ini juga sudah dikonsultasikand engan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk UMKM, pemerintah menggunakan data yang ada ditambah data yang ada di dalam perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp1-2 juta.
“ Memang trade off antara kecepatan dan ketepatan pada saat bahan baku datanya belum komplit menjadi suatu yang sangat menantang untuk kita semuanya," ujar Menkeu.(Sah)
