Dengan kuota peserta program Kartu Prakerja yang terbatas, tak semua bisa lolos seleksi karena persaingan ketat.
Dream - Pemerintah sudah kembali membuka program Kartu Prakerja gelombang II. Di tahap ini, sebanyak 800 ribu peserta akan dididik agar mendapat keahlian sehingga bisa memulai bisnis sendiri.
Seperti periode sebelumnya, pendaftar program Kartu Prakerja senantiasa membludak. Penyelenggara program ini terpaksa memberlakukan seleksi sehingga tak semua pendaftar bisa lolos.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk, Sis Apik dalam siaran langsung di akun instagram resmi perusahaan, @bni46, memberikan beberapa kiat agar bisa lolos program Kartu Prakerja sekaligus meneirma banyak manfaat.
Menurut Sis, calon peserta Kartu Prakerja pertama kali harus sudah mengetahui jenis pelatihan yang akan diambil. Dari 11 platform pendidikan, penyelenggara menyediakan berbagai jenis pelatihan.
" Pilihannya kan ada dua, pelatihan berbasis profesi atau wirausaha," kata Sis.
1 dari 4 halaman
Penyelenggara program Kartu Prakerja menyediakan ragam jenis pelatihan untuk peserta. Pelatihan berbasis profesi memberikan berbagai jenis modul untuk menambah keahlian peserta. Misalnya pelatihan menjadi sekretaris perusahaan, kemampuan berbahasa asing, menjadi tenaga akuntan dan sebagainya.
Sementara pelatihan berbasis wirausaha juga memiliki banyak ragam jenisnya. Mulai dari usaha makanan, minuman sampai dengan produk barang dan jasa.
" Jadi peserta harus bisa membaca profesi yang bisa dilakoninya nanti," kata dia.
Sis berharap, insentif yang diberikan pemerintah usai program ini selesai bisa digunakan dengan bijak. Misalnya sebagai modal usaha bagi yang menjalani pelatihan wirausaha. Atau lanjutnya, menjadi tabungan biaya hidup sampai mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang memilih pelatihan berbasis profesi.
" Ya bagus kalau uang insentif itu ditabung dulu sampai mendapatkan pekerjaan," kata dia.(Sah, Sumber: Merdeka.com)
2 dari 4 halaman
Gaji Plus Fasilitas Direktur Eksekutif & Direksi Program Kartu Prakerja Terkuak
Dream - Pemerintah mematok besaran gaji para pengelola program kartu prakerja dengan nilai fantastis. Seorang direktur eksekutif akan mendapatkan penghasilan bulanan sebesar Rp77,5 juta per bulan.
Sementara para direksi manajemen program kartu prakerja mendapatkan gaji dengan besaran bervariasi. Gaji direksi terendah adalah Rp47 juta dan termahal Rp62 juta.
Penetapan gaji direktur eksekutif dan manajemen pelanakan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020. Payung hukum itu juga mengatur tentang fasilitas yang diterima manajemen.
" Hak keuangan bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan," bunyi dalam Perpres nomer 81 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 2.
Peraturan yang diteken Jokowi pada 20 Juni 2020 tersebut menjelaskan gaji yang diberikan mulai dari direktur eksekutif hingga direktur Hukum, Umum, dan Keuangan. Nominalnya beragam mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 77 juta.
3 dari 4 halaman
Gaji Direktur Program Kartu Prakerja
Hak keuangan yang diterima manajemen tersebut bersifat bersih atau netto. Artinya gaji yang diterima direktur eksekutif dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah dipotong pajak. " Pajak sebagaimana dimaksud dibebankan pada Sekretariat Komite," pasal 2 ayat 4.
Berikut rincian gaji para bos kartu prakerja pada pasal 1 ayat 2:
a. Direktur Eksekutif sebesar Rp77,5 juta
b. Direktur Operasi sebesar Rp62 juta
c. Direktur Teknologi sebesar Rp58.000.000,00
d. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan
Ekosistem sebesar Rp54,25 juta
e. Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar
Rp47 juta
f. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebesar
Rp47 juta
4 dari 4 halaman
Fasilitas yang Diterima
Beleid itu juga mengatur berbagai yang akan diterima direktur eksekutif dan manajemen pengelola program Prakerja. Salah satunya adalah fasilitas perjalanan dinas serta jaminan sosial.
Tertera dalam pasal 3 fasilitas biaya perjalanan dinas bagi direktur eksekutif diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I seperti Sekjen, Sesmen, Dirjen, Deputu, Staf Ahli Menteri, atau Sekda Provinsi.
“ Fasilitas biaya perjalanan dinas bagi Direktur Eksekutif diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya," pada pasal 3.
(Sah, Sumber: Merdeka.com)
