Komite ini memang dibentuk untuk mendorong pengembangan keuangan syariah.
Dream – Manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang P. S. Brodjonegoro.
Pembentukan KNKS ini bertujuan mendorong komitmen untuk mengembangkan keuangan syariah. Denngan begitu, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global.
" Pembentukan KNKS adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," kata Bambang di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 3 Januari 2019.
KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait. Tugas-tugas harian komite selanjutnya dilaksanakan oleh manajemen eksekutif.
Selain itu, KNKS memiliki visi untuk menjadikan sektor riil ekonomi syariah sebagai penggerak dari keuangan syariah agar tidak hanya berpusat pada perbankan dan pasar modal saja. Sektor riil yang kuat cenderung hanya menjadi pelengkap dari konvensional.
" Justru sektor keuangan syariah akan berkembang pesat kalau ekosistem di sektor riilnya terutama indusri halalnya berkembang. Nah ini yang kita harapkan dengan program yang baru disusun, nanti direktorat eksekutif KNKS ini bisa mengawalnya dan terutama bisa mengkonsolidasikan semua sektor dan lembaga, apakah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badna Penyelenggara Jaminan Halal, sampai kepada pelaku usahanya," kata dia.
Bambang mengatakan, KNKS mendapatkan amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Tujuannya untuk mendukung pembangunan. Komite ini juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan dan ekonomi syariah untuk menciptakan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang selaras, dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi indonesia.
Mantan menteri keuangan ini juga menyampaikan beberapa arahan terkait tugas manajemen eksekutif KNKS, yakni mengawal implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia. KNKS juga memastikan pelaksanaan quick wins sektor ekonomi dan keuangan syariah yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada 5 Februari 2018 lalu.
Quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar, meningkatkan pertumbuhan Efek syariah dan penerbitan sukuk daerah, perluasan lembaga keuangan mikro dengan branding 'Bank Wakaf Mikro, reformasi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, sensus tanah wakaf, serta pemberdayaan dana haji.
Quick wins ekonomi syariah mencakup percepatan penyelesaian PP Jaminan Produk Halal dan PP tarif dan biaya sertifikasi halal serta penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Terakhir, quick wins sektor kerjasama internasional adalah mengawal bantuan teknis Indonesia kepada beberapa negara untuk mendirikan bank syariah pertama.
1 dari 1 halaman
Daftar Pejabat Eksekutif yang Dilantik
Berikut ini adalah manajemen eksekutif KNKS yang dilantik
- Ventje Rahardjo Soedigno menjabat sebagai Direktur Eksekutif;
- Taqu Hidayat sebagai Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah;
- Ronald Rulindo sebagai Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah;
- Ahmad Juwaini sebagai Direktur Bidang Keuangan Inkluslf, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah:
- Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah; da
- Afdhal Aliasar sebagai Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal. Para pejabat tersebut terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif selama bulan Oktober-Desember 2018.
