Sri Mulyani mengatakan anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Dream - Pemerintah telah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Dari beragam program yang disiapkan pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan alokasi anggaran untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“ Tahun ini anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp455,62 triliun” jelas Menkeu pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Februari 2022, Selasa, 22 Februari 2022.
Sri Mulyani mengatakan anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Untuk program penanganan kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp122,54 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan program vaksinasi, perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan, dan penanganan Covid-19 di daerah.
1 dari 2 halaman
Sementara program perlindungan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun. Anggaran ratusan triliun tersebut akan digunakan untuk lanjutan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan antisipasi perluasan program perlindungan sosial (perlinsos).
Terakhir adalah alokasi anggaaran pemulihan ekonomi dengan nilai Rp178,32 triliun, atau terbesar untuk PEN 2022.
Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai inisiatif yang dilakukan kementerian atau lembaga, seperti untuk dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), hingga bidang teknologi komunikasi dan informasi atau ICT.
2 dari 2 halaman
“ Kita akan mendukung berbagai inisiatif kementerian atau lembaga. Apakah ini program padat karya untuk parekraf, ketahanan pangan, di bidang ICT, pembangunan kawasan industri, dukungan kepada UMKM, baik juga dalam bentuk penanaman modal negara untuk BUMN yang melakukan berbagai proyek proyek strategis nasional,” jelas Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menyebut tiga kategori tersebut nantinya masih bisa dilakukan penyesuaian atau perubahan, apabila suasana dan dinamika pemulihan ekonomi juga mengalami perubahan.
Hal ini dikarenakan program PEN didesain tetap didesain fleksibel dan akuntabel, sehingga responsif dan antisipatif menangani Covid-19 agar dapat terus mendorong pemulihan ekonomi.
