Ilustrasi Mudik. (Foto: Shutterstock)
Dream – Kementerian Perhubungan mengkaji opsi larangan mudik untuk musim Lebaran tahun ini bagi masyarakat. Usulan ini masih dalam tahap dikusi di internal pemerintah yang keputusannya menunggu hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
" Intinya, pemerintah akan larang mudik, tapi masih butuh diskusi. Kenapa? Karena potensi penyebaran cepat sekali. Keputusan tertingginya nanti di ratas," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 27 Maret 2020.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan usulan pelarangan mudik masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
" Memang saat ini masih diimbau untuk tidak mudik, tapi ada usulan dilarang saja, karena kalau diimbau masyarakat Indonesia banyak yang nggak patuh," kata Budi.
Budi mengaku kementeriannya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mencakup urusan penyekatan pemudik dari Jabodetabek, di area mana saja akan ditutup atau disekat, baik di jalan tol maupun jalan arteri.
Waktu pelarangan mudik masih dalam tahap diskusi. Perihal kemungkinan waktu, pada H-7 atau lebih awal, karena sudah banyak masyarakat yang mencuri start dan pulang kampung lebih awal.
" Pemudik yang sudah terlanjur (berada di jalan) juga akan dikembalikan," kata dia.
Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat kembali untuk mencari kesepakatan mengenai pelarangan mudik ini.
" Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama. Kita undang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang terbaik," ujarnya.
Adita mengatakan usul melarang mudik muncul sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Tak hanya itu, larangan ini juga didorong seiring meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) virus corona covid-19 .
Dia mengaku berdasarkan laporan, jumlah ODP pada beberapa daerah meningkat karena tertular masyarakat yang pulang kampung dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
" Kita belum melakukan pelarangan ini sudah banyak yang curi start mudik. Dari data yang kami terima, lonjakannya besar sekali. Contoh Kabupaten Sumedang, itu ODP-nya meningkat karena dapat dari orang yang mudik dari Jabodetabek," kata Adita.
Adita menambahkan, tidak hanya di Sumedang, beberapa daerah di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan jumlah ODP yang cukup tinggi
Tak ingin kecolongan, pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait pelarangan mudik ini agar zona merah Corona tidak semakin banyak.
Adapun, pemerintah sendiri masih melakukan diskusi lebih dalam terkait pelarangan mudik, mulai dari skema hingga kemungkinan reward dan punishment yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat.
" Pada intinya pemerintah nanti akan melarang mudik, tapi ini masih butuh persetujuan dan keputusan yang lebih tinggi di rapat terbatas," tutur dia.
(Sah, Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)
Advertisement
Universitas Udayana Buka Suara Terkait Dugaan Perundungan Timothy Anugerah
UU BUMN 2025 Perkuat Transparansi dan Efisiensi Tata Kelola, Tegas Anggia Erma Rini
Masa Tunggu Haji Dipercepat, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Viral Laundry Majapahit yang Bayarnya Hanya Rp2000
NCII, Komunitas Warga Nigeria di Indonesia
Azizah Salsha di Usia 22 Tahun: Keinginanku Adalah Mencari Ketenangan
Throwback Serunya Dream Day Ramadan Fest bersama Royale Parfume Series by SoKlin Hijab
Benarkah Gaji Pensiunan PNS Naik Bulan Ini? Begini Penjelasan Resminya!
Timnas Padel Indonesia Wanita Cetak Sejarah Lolos ke 8 Besar FIP Asia Cup 2025
Hore, PLN Berikan Diskon Tambah Daya Listrik 50% Hingga 30 Oktober 2025
Universitas Udayana Buka Suara Terkait Dugaan Perundungan Timothy Anugerah
Hasil Foto Paspor Shandy Aulia Pakai Makeup Artist Dikritik, Pihak Imigrasi Beri Penjelasan
Zaskia Mecca Kritik Acara Tanya Jawab di Kajian, Seperti Membuka Aib