Ini Sanksi bagi PNS yang Nekat Cuti Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 26 November 2021 09:00
Ini Sanksi bagi PNS yang Nekat Cuti Saat Natal dan Tahun Baru 2022
Sanksi tersebut tertuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dream - Pemerintah melalui melarang masyarakat mudik dan cuti saat libur Natal dan tahun baru. Aturan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Dalam Inmendagri 62/2021 itu, masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dilarang mengambil cuti atau berpergian ke luar kota mengingat ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia.

Apabil aterbukti melanggar, ASN yang bersangkutan harus beriap menerima sanksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dikutip dari Liputan6.com, Kamis 25 November 2021, berikutan rangkuman PP No 94 Tahun 2021 dan syarat bagi ASN yang mendapat cuti sesusai PP Nomor 17 Tahun 2017:

1 dari 3 halaman

Sanksi Bagi ASN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bagi ASN yang mendapat sanksi dibagi menjadi tiga bagian yaitu ringan, sedang dan berat. Berikut rinciannya:

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 berlaku pemotongan tunjangan kerja alias tukin. Pemotongan tukin dijadikan sebagai salah satu opsi hukuman sedang dan akan dilakukan sebesar 25 persen dalam jangka waktu enam bulan, sembilan bulan, dan yang terberat selama 12 bulan.

 

© Dream
2 dari 3 halaman

ASN yang Diperbolehkan Cuti

Meski demikian, bagi ASN yang mendapat cuti dan harus melaksanakan kegiatan berpergian ke luar kota harus mengikuti aturan berikut:

1. Larangan cuti bagi ASN dikecualikan bagi PNS yang bertempat tinggal dan bekerja dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office). Daerah aglomerasi yang dimaksud seperti wilayah Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan Maminasata.

2. Pengecualian diberlakukan bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas.

3. Pengecualian juga berlaku bagi pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah. Namun pegawai tersebut perlu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

4. Cuti juga dapat diberikan bagi ASN PNS atau PPPK yang akan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

3 dari 3 halaman

Aturan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia

Selain aturan bagi ASN diatas, ada beberapa aturan bagi masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 sesusai Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021, diantaranya:

1. Dilarang Mudik

Aktivitas mudik selama Nataru di seluruh Indonesia ditiadakan, sesuai peraturan perayaan Natal dan tahun baru 2022.

2. Dikecualikan Kepentingan Mendesak

Aktivitas mudik selama Nataru hanya diperkenankan bagi masyarakat dengan kepentingan primer atau penting atau mendesak.

“ Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak,” bunyi Inmendagri.

Optimalisasi dilakukan dengan PeduliLindungi, tes PCR atau Rapid tes sesuai peraturan moda transportasi yang digunakan saat bepergian untuk memastikan pelaku negatif Covid-19.

3. Pintu Masuk Internasional Diperketat

Pintu masuk dari luar negeri diperketat, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama Nataru.

4. Karantina

Karantina wajib dilakukan oleh para pelaku perjalanan apabila dinyatakan positif Covid-19. Karantina bisa dilakukan secara mandiri atau ditempat rekomendasi Pemerintah.

5. Kegiatan Besar Ditiadakan

Acara pernikahan, kegiatan seni budaya, dan olahraga ditiadakan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

6. Kegiatan yang Dilarang saat Perayaan Nataru

Dilarang melakukan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang menimbulkan kerumunan besar.

7. Pembatasan Tempat Ibadah

Selama PPKM level 3, kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen di Jawa-Bali. Sementara di luar Jawa-Bali, pemerintah membatasi kapasitas tempat ibadah berdasarkan status surveillance daerah tersebut. Hal ini antara lain seperti, di daerah zona hijau kapasitas maksimal 75 persen, kuning 50 persen, serta oranye dan merah 25 persen.

© Dream
Beri Komentar