Beras Plastik Merebak, Inovasi Pangan RI Terancam

Reporter : Syahid Latif
Sabtu, 23 Mei 2015 14:30
Beras Plastik Merebak, Inovasi Pangan RI Terancam
``Saya pribadi mengutuknya, jika benar, ini adalah extraordinary crime,``

Dream - Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor Bustanul Arifin, menilai kemunculan beras plastik menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Bercampurnya beras biasa dan beras plastik bisa dianggap sikap sembrono Indonesia dalam hal menjamin keamanan pangan. 

“ Saya pribadi mengutuknya, jika benar, ini adalah extraordinary crime,” tegas Bustanul dalam jumpa pers Beras Plastik, Beras Oplosan dan Diversifikasi Pangan, seperti dikutip Dream, Sabtu, 23 Mei 2015. 

Terlepas dari valid atau tidaknya status beras plastik, Bustanul menilai kinerja pemerintah soal keamanan pangan memang kurang baik. “ Kita, dalam arti pemerintah tidak pernah melakukan quality control, tidak ada standarisasi dan prosedur untuk menentukan bagaimana bahan makanan bisa masuk ke pasar,” ucapnya.

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun hanya melaksanakan tugasnya pada segelintir pihak. “ BPOM mungkin bisa mengawasi mereka yang terdaftar, tapi mbok bakul yang berjualan itu kan ada di luar jangkauan mereka,” Bustanul prihatin.

“ Kalau benar, ini merupakan tamparan bagi pemerintah karena mereka kecolongan.”

Selain itu, kehadiran beras plastik yang mengandung bahan berbahaya juga berpotensi untuk menghambat program diversifikasi pangan yang sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih jauh, Bustanil mengungkapkan, beberapa kampus di Indonesia sebenarnya sudah mengembangkan inovasi makanan lokal berbentuk biji beras yang disebut beras analog.

Munculnya inovasi-inovasi tersebut dikhawatirkan menjadi sia-sia jika masyarakat dilanda kekhawatiran akan kandungan zat berbahaya dalam beras olahan.

Bustanul berharap munculnya beras yang diduga mengandung bahan plastik ini bisa jadi momentum perbaikan keamanan pangan di Indonesia. Pemerintah mesti segera merevitalisasi pasar daam hal sistem produksi dan distribusi bahan pangan terutama beras. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Di sisi lain, ia pun menganggap momen ini menyimpan berkah bagi masyarakat Indonesia. “ Saya melihat, mungkin akan ada kesadaran di masyarakat untuk mencari beras yang benar-benar terdaftar,” tutup Bustanul Arifin. 

(Laporan: Kurnia Yunita)

Beri Komentar