Menag Imbau Pemda Tak Perlu Ragu Lagi Alokasikan Anggaran Untuk Pesantren

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 15 September 2021 15:01
Menag Imbau Pemda Tak Perlu Ragu Lagi Alokasikan Anggaran Untuk Pesantren
Perpres Nomor 82 Tahun 2021 memuat ketentuan alokasi anggaran daerah kepada pesantren.

Dream - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpesan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar tak ragu lagi mengalokasikan dana bantuan untuk Pondok Pesantren. Imbauan itu disampaikan setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. 

Menteri yang biasa disapa Gus Yaqut itu mengatakan Perpres itu sebagai bukti komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Dengan terbitnya Perpres ini, Gus Yaqut menjelaskan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pesantren.

" Dengan terbitnya Perpres ini, Pemda tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren," ujar Gus Yaqut.

Menurut Yaqut selama ini kerap muncul keraguan pada Pemda untuk mengalokasikan anggaran daerah kepada pesantren. Sebab, pendidikan pesantren dianggap sebagai urusan Pemerintah Pusat atau Kemenag.

Ketentuan yang mengatur pengalokasian dana daerah untuk pesantren dicantumkan pada Pasal 9 Perpres tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, APBD dialokasikan kepada pesantren melalui mekanisme hibah.

1 dari 6 halaman

Alokasi Khusus Pesantren

" Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Mengenai Dana Abadi Pesantren, Gus Yaqut segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola. Sesuai amanah pada Perpres tersebut, Dana Abadi Pesantren masuk dalam bagian dana abadi pendidikan.

" Ini akan kami bahas bersama mekanismenya dengan Kemenkeu, baik yang terkait dengan alokasi maupun program prioritas," ucap Gus Yaqut, dikutip dari Kemenag.

2 dari 6 halaman

Pengelola Pesantren Wajib Laporkan Donasi CSR ke Menag

Dream - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Salah satu ketentuan dalam beleid itu adalah sumber pendanaan pesantren berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Setiap pesantren yang menerima dana CSR tersebut, masih merujuk pada Perpres tersebut, diwajibkan melapor ke Menteri Agama.

" Pengelolaan pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada menteri," demikian bunyi ketentuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 21.

Selain itu, pesantren juga dibolehkan menerima dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana yang dimaksud seperti hibah dalam dan luar negeri, badan usaha, maupun pembiayaan internal yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 1.

Perpres ini juga mengamanahkan pengelola pesantren untuk menjalankan pencatatan dan pelaporan sumber dana. Pencatatan meliputi identitas pemberi, jumlah, serta peruntukan.

" Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana berasal dari kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian ketentuan Pasal 19 ayat 1.

 

3 dari 6 halaman

Dana Abadi Pesantren

Tak hanya itu, Perpres tersebut juga memuat ketentuan mengenai Dana Abadi Pendidikan Pesantren. Ini dituangkan dalam Pasal 23, yang menyebutkan Dana Abadi Pesantren disediakan dan dikelola Pemerintah.

" Pemerintah menyediakan dan mengelola dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal tersebut.

Dana Abadi dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan pesantren untuk generasi mendapat. Sementara pemanfaatanya dialokasikan sesuai prioritas.

" Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," bunyi Pasal 24.

Sumber: Merdeka.com

4 dari 6 halaman

Catat! Jadwal SKD Tahap I CPNS Kemenag Digelar 20 September-7 Oktober 2021

Dream - Seleksi Kompetensi Dasar Tahap I Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama akan digelar pada 20 September-7 Oktober 2021 di sejumlah lokasi. Ujian dilaksanakan secara luring (luar jaringan/offline) dengan jadwal berbeda di tiap daerah.

" Sesuai rekomendasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19, bahwa pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2021 wajib dengan protokol kesehatan secara ketat," ujar Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar, dalam keterangan tertulis.

Nizar mengatakan ujian Tahap I akan dilaksanakan di tujuh provinsi yaitu Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua. Jadwal tes SKD CPNS Kemenag 2021 ini bisa diakses pada laman https://sscasn.bkn.go.id

" Peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi," kata Nizar.

 

5 dari 6 halaman

Syarat mengikuti SKD Tahap I

Nizar menyatakan terdapat sejumlah syarat bagi peserta dalam mengikuti SKD Tahap I. Berikut syaratnya:

a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol kesehatan;
b. Membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi CPNS 2021 (dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id);
c. Membawa Asli KTP/ Asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku/ Asli Kartu Keluarga. Bagi yang kehilangan KTP wajib membawa Asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian disertai fotokopi KTP/ Asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku/ Asli Kartu Keluarga;
d. Membawa hasil swab test PCR maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
e. Membawa Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi dan dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian seleksi;
f. Membawa alat tulis pribadi (pensil kayu); dan
g. Membawa perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
h. Memakai masker minimal 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);
i. Memakai kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab), dan pita merah putih yang diikatkan di lengan sebelah kiri;
j. Menjaga jarak minimal 1 meter dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir (hand sanitizer); dan
k. Tidak membawa kendaraan pribadi. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi ujian.

Sementara bagi peserta positif Covid-19 dan sedang dirawat atau isolasi mandiri, Nizar menyatakan yang bersangkutan harus melapor ke Panitia Pengadaan Seleksi CPNS Kemenag. Laporan dapat dilakukan secara online melalui https://s.id/lapor-positif-c19-kemenag

" (Laporan disampaikan) sebelum jadwal pelaksanaan ujian dengan melampirkan bukti surat keterangan dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani perawatan atau isolasi dari pejabat yang berwenang," kata Nizar.

 

6 dari 6 halaman

Ketentuan Mengikuti Ujian

Nizar menyatakan dalam mengikuti ujian, peserta harus memenuhi sejumlah ketentuan. Seperti hadir 90 menit sebelum ujian dimulai.

Menurut Nizar, sebelum ujian peserta diharuskan melakukan registrasi, pembagian PIN oleh panitia, penitipan barang, body checking, dan memperhatikan video tutorial tata cara pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) sebelum memasuki ruangan ujian.

Nantinya, registrasi dan pemberian PIN ditutup 45 menit sebelum ujian dimulai. Peserta yang terlambat, tidak hadir, ataupun tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun dinyatakan gugur.

" Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensinya, jangan percaya apabila ada pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun," kata Nizar.

Untuk mengetahui jadwal dan lokasi seleksi SKD CPNS Kemenag, kamu bisa meng0klik tautan ini.

Beri Komentar