Hadapi Sanksi Ekonomi, Kim Jong Un Larang Warga Berpesta

Pembersihan pejabat penting pemerintah masih terus berlangsung.

Dream - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un semakin memperketat kehidupan warganya. Baru-baru ini, dinas intelijen Korea Selatan, National Intelligence Service (NIS), mengungkapkan perintah Kim yang melarang warganya berpesta dan minum alkohol.

Informasi tersebut dilaporkan NIS kepada parlemen Korsel pada Senin, 20 November 2017. NIS menyebut  langkah yang dijalankan Kim tersebut merupakan reaksi atas sanksi ekonomi dari dunia internasional.

Dikutip dari Newsweek, beberapa negara memberlakukan sanksi kepada Korut. Penyebabnya, negara berhaluan komunis itu tidak menghiraukan peringatan pengembangan nuklir dan rudal balistik.

" (Pyongyang) telah merancang sistem dari laporan organ partai mengenai kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum minuman beralkohol, bernyanyi, dan hiburan lainnya," kata agen mata-mata tersebut, dikutip kantor berita Yonhap.

Larangan tersebut berlaku sejak pembatalan Festival Bir Pyongyang 2017, yang seharusnya berlangsung pada Juli. Pelarangan itu menjadi sedikit di antara pembatasan lain yang harus dialami warga Korut.

Di negara itu, perjalanan luar negeri sangat dibatasi. Sementara percakapan antarwarga dipantau secara rutin.

Selain itu, pemerintah memberlakukan hukuman terhadap warga yang mengakses media asing, termasuk mendengarkan musik asal Korea Selatan atau menonton film dari China.

Selain laporan mengenai larangan yang diberlakukan Kim, NIS juga mendapatkan informasi mengenai beberapa pejabat tinggi yang dihukum. Mereka disinyalir tak patuh pada ketentuan pemerintah.

Menurut NIS, mereka yang dihukum di antaranya ialah Kepala Biro Hwang Pyong So dan wakilnya Kim Won Hong. Ruang lingkup hukuman tidak jelas namun mungkin mengindikasikan adanya perebutan kekuasaan di antara pembantu utama Kim.

Inspeksi terhadap para petinggi negara tersebut dipimpin Choe Ryong Hae, wakil ketua Komite Sentral partai yang berkuasa. Badan mata-mata Korea Selatan menyebut Choe pernah mendapat hukuman kerja di sebuah peternakan pada 2015 sebagai ganti kesalahannya dalam menangani proyek pembangunan pembangkit listrik.

" Di bawah komando Choe, Departemen Organisasi dan Bimbingan melakukan inspeksi terhadap politbiro militer untuk pertama kalinya dalam 20 tahun," kata anggota parlemen Kim Byung-kee.

Intelijen Korsel memantau Korut karena adanya tanda-tanda peluncuran rudal sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat.

" Agensi ini mengikuti perkembangan karena adanya kemungkinan Korea Utara menembakkan sejumlah rudal balistik tahun ini atas nama peluncuran satelit dan pengembangan ruang yang damai," kata mereka.

(Sah)