Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Pesawat Intai Militer AS, P-8 Poseidon (Shutterstock.com)
Dream - Indonesia tidak mengabulkan permintaan Amerika Serikat untuk memberikan izin pesawat militer P-8 Poseidon. AS berharap pesawatnya yang bertugas melakukan pengintaian situasi di sekitar Laut China Selatan itu dapat mendarat dan mengisi bahan bakar di kawasan Indonesia.
Penolakan proposal itu diungkap empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut. Pejabat AS diketahui sempat melakukan beberapa pendekatan kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelum proposal AS itu ditolak Presiden Joko Widodo.
Perwakilan Presiden dan Menhan Indonesia serta kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Jakarta menolak berkomentar mengenai masalah ini.
Hal yang sama juga dilakukan Perwakilan Departemen Pertahanan AS serta Menlu Indonesia Retno Marsudi.
Diketahui, AS dan China meningkatkan persaingan untuk merebut pengaruh Asia Tenggara. Hal ini cukup mengejutkan Pemerintah lantaran kebijakan luar negeri yang netral sudah lama dipegang Indonesia.
Selama ini, Indonesia tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di kawasan Tanah Air. Utamanya militer dari negara yang sedang bergesekan.
Pesawat P-8 Poseidon ditugaskan AS untuk memantau aktivitas militer China di Laut China Selatan. Beijing mengklaim kawasan ini adalah wilayah kedaulatannya berdasarkan jejak sejarah.
Sementara, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, punya klaim tandingan atas kawasan perairan kaya akan sumber daya ini. Setiap tahunnya, Laut China Selatan dilintasi perdagangan senilai US$3 triliun, setara Rp43.890 triliun.
Indonesia bukan penuntut resmi kawasan perairan strategis tersebut namun menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan. Indonesia rutin mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari wilayah yang diklaim Beijing.
Di sisi lain, Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan investasi dengan China. Dalam perseteruan antara AS dengan China, Indonesia memilih tidak memihak.
" Kami tidak ingin terjebak persaingan ini. Indonesia ingin menunjukkan kepada semua bahwa kami siap menjadi partner Anda," kata Retno.
Sumber: Channel News Asia
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?

4 Tanda Awal Penyakit Jantung pada Perempuan yang Sering Dianggap Sepele


Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya