Jokowi Minta Ibu-Ibu Istri TNI-Polri Tak Sembarang Undang Penceramah: Tahu-Tahu Radikal

TNI dan Polri Tak Bisa Terlibat dalam Urusan Demokrasi

Menurut Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Hal ini juga harus diterapkan kepada keluarga masing-masing agar memberikan contoh kedisiplinan nasional kepada masyarakat.

" Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak/ibu yang kerja, tapi yang di rumah juga sama," kata Jokowi.

Menghindari Penyebaran Paham Radikal

Jokowi kembali mengingatkan agar semua harus menjaga kedisiplinan atas nama demokrasi. Apalagi untuk memanggil seorang penceramah yang tidak bisa seenaknya. 

" Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu," sambungnya.

Dia mengatakan TNI-Polri harus mengkoordinir penceramah yang diundang oleh keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal.

" Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, TNI-Polri tidak bisa menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Terlebih, DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah memindahkan IKN Nusantara.

" Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau dalam disiplin TNI-Polri tidak bisa diperdebatkan. Hati-hati dengan ini," kata Jokowi.