Kelompok Elite di Balik Izin Menyetir Wanita Saudi?

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 11 Oktober 2017 09:02
Kelompok Elite di Balik Izin Menyetir Wanita Saudi?
Elite kerajaan Arab Saudi memiliki peran penting dalam modernisasi.

Dream - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz pertengahan September 2017 lalu telah memutuskan diperbolehkanya perempuan mengendarai mobil. Keputusan ini disambut baik para perempuan di Saudi.

Tetapi, menurut pandangan pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, Hasibullah Satrawi keputusan memperbolehkan perempuan menyetir karena semata-mata kepentingan keluarga Raja Salman.

" Jadi yang menginginkan `modernisasi` ini ialah kelompok-kelompok elite di Arab Saudi, dari pada masyarakat bawah," kata Hasibullah, saat dihubungi Dream, Selasa, 10 Oktober 2017.

Pendapat Hasibullah masuk akal, sebab pengusul dikeluarkannya izin mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi ialah Alwaleed bin Talal, seorang pangeran Saudi.

Pada 2016, dia menyerukan izin perempuan mengemudi karena tidak hanya soal hak, tapi juga alasan kebutuhan ekonomi.

Alwaleed bni Talal juga merinci “ biaya ekonomi” perempuan yang harus mengandalkan supir pribadi atau taksi, karena angkutan umum bukanlah alternatif yang layak di kerajaan.

Hasibullah menganggap, upaya pemberian izin itu sebagai bentuk keinginan kelompok elite untuk mengekspresikan kekayaan yang dimilikinya. Sebab, kebijakan Arab Saudi di dalam negeri kerap tidak menguntungkan para perempuan.

Tetapi, kata Hasibullah, mulai terbukanya pandangan Arab Saudi terhadap perempuan merupakan bentuk lain dari tekanan zaman yang lebih terbuka. Untuk itu, Hasibullah memandang hal-hal lain yang dipegang teguh oleh Arab Saudi, baik dalam prinsip keagamaan maupun bernegara perlahan akan mengalami penyesuaian modernisasi. (ism) 

Alasan Ekonomi?

Menurut jurnalis CNN Zahraa Alkhalisi, izin perempuan menyetir merupakan bagian kecil dari reformasi ekonomi Arab Saudi yang tergantung pada sumber daya energi atau Vision 2030.

Saat ini, catatan CNN menyebut, terdapat 22 persen perempuan di Arab Saudi yang aktif bekerja. Pada 2030 kelak, Arab Saudi menargetkan 30 persen perempuan dapat bekerja.

Tanda-tanda pengakuan peran perempuan di pemerintahan Arab Saudi tidak hanya berupa izin mengemudi. Pada Februari 2017, tiga jabatan strategis di bidang keuangan, termasuk kepala bursa saham, diisi oleh perempuan.

Di tahun ini, Raja Salman juga memerintahkan peninjauan ulang undang-undang yang masih menyulitkan banyak perempuan untuk bekerja, bepergian, menjalani prosedur medis, dan menjalani pendidikan.

Hasibullah mengatakan mulai terbukanya pandangan Arab Saudi terhadap perempuan merupakan bentuk lain dari tekanan zaman yang lebih terbuka.

Untuk itu, Hasibullah memandang hal-hal lain yang dipegang teguh oleh Arab Saudi, baik dalam prinsip keagamaan maupun bernegara perlahan akan mengalami penyesuaian modernisasi. (ism) 

Beri Komentar