Klaim Rizieq Soal Somasi Pesantrennya di Megamendung Diminta Dikosongkan

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 24 Desember 2020 12:31

Pemimpin FPI, Rizieq Shihab

Rizieq mengklaim tanah yang ditempati pesantrennya dibeli dari masyarakat lantaran ditelantarkan PTPN.

Dream - Beredar surat somasi ditujukan kepada pengelola Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor. Surat berkop PTPN VIII itu meminta pengelola pesantren yang didirikan pemimpin FPI, Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab dikosongkan karena menempati lahan tanpa izin.

Terkait hal ini, Rizieq sendiri ternyata sudah membuat pernyataan. Pernyataan tersebut diunggah di channel YouTube Hamdalah TV dengan judul " Khabar Hamdalah II Penjelasan Habib Rizieq Shihab Tentang Kasus Tanah Ponpes Markaz Syariah-Bogor" pada November 2020, sebelum Rizieq ditahan akibat kasus pelanggaran protokol kesehatan.

" Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Jadi ada pengganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren dan menyebar fitnah, katanya, pesantren ini nyerobot tanah negara," ujar Rizieq.

Rizieq merasa perlu meluruskan kabar tersebut. Dia mengaku Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah berada di lahan dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PTPN.

" Sertifikat HGU-nya, ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN," ucap Rizieq.

1 dari 5 halaman

Akui HGU PTPN, Tapi Mengklaim Ditelantarkan

Rizieq menegaskan PTPN memiliki HGU, bukan sertifikat hak milik (SHM). Selain itu, dia mengklaim tanah tersebut sudah 30 tahun digarap masyarakat.

Dia menyinggung soal Undang-undang Agraria yang mengatur lahan kosong yang digarap masyarakat lebih dari 20 tahun, maka penggarap berhap membuat sertifikat. Sementara, lahan yang dipakai Rizieq sudah 30 tahun tidak digarap oleh PTPN.

Lalu, dia menjelaskan HGU dibatalkan jika ditelantarkan oleh pemegang hak. Atau si pemegang HGI tidak menguasai lahan secara fisik.

" Nah tanah ini HGU-nya milik PTPN, tapi 30 tahun tidak dikuasai secara fisik dan 30 tahun ditelantarkan oleh PTPN dan PTPN tidak berkebun lagi di sini, berarti HGU-nya seharusnya batal," ucap Rizieq.

Jika batal, Rizieq mengatakan lahan kemudian diperuntukkan kepada masyarakat atau petani. Sehingga, petani punya hak untuk menggarap lahan tersebut.

2 dari 5 halaman

Beli HGU Petani

Karena para petani merasa sudah punya hak atas lahan, maka Rizieq membelinya dari mereka. Kepada para petani, dia menyatakan hendak membangun pesantren.

" Petaninya ramai-ramai datangi kami, ada yang punya 1 hektar, 2 hektar, ada yang cuma punya setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani lurah, RT RW. Ini semua ada suratnya, bukan merampas," kata dia.

Rizieq mengklaim transaksi yang pihaknya jalankan adalah pembelian over garap. Dia menegaskan tidak membeli hak milik.

" Bukan hak milik saya, nggak ada yang punya hak milik di sini, yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Diwakafkan Untuk Umat

Rizieq menegaskan lahan itu dia beli dan ada dokumen jual belinya. Dia juga mengklaim sudah lapor ke camat, bupati, hingga gubernur.

Tetapi, status lahan tersebut bukan milik pribadi, Rizieq mengatakan lahan itu diwakafkan untuk umat Islam.

" Jadi nggak ada tanah pribadi di sini, kami saat ini mentarget 100 hektar tanah, di sini insya Allah akan jadi Markaz Syariat, 80 hektare itu sudah dikuasai Markaz Syariat," katanya.

Dia kembali menegaskan tidak sejengkal tanah pun merupakan milik pribadi maupun keluarganya. Semuanya, kata dia, diberikan untuk umat.

" Kalaupun ada rumah yang ditempati di sini, kalau saya sudah tidak mengajar di sini lagi, tidak berhak saya tempati, tapi untuk umat," ucap dia.

4 dari 5 halaman

Persilakan Negara Ambil, Tapi Minta Ganti

Selanjutnya, Rizieq menyatakan akan mempertahankan lahan tersebut jika ada pihak yang ingin mengambilnya. Karena lahan itu merupakan milik umat.

Rizie tak akan mempermasalahkan jika lahan diambil negara. Syaratya uang umat untuk membeli lahan dan membangun pesantren bisa dikembalikan.

" Kalau memang pemerintah melihat lahan ini tanah perlu diambil negara, kami nggak menolak. Mau diambil silahkan. Kapan saja negara mau ambil, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silahkan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini," ucap dia.

5 dari 5 halaman