Sertifikasi Dai Mulai Berjalan, Menag Jamin Gerak Penceramah Tak Dibatasi

MUI Mulai Berikan Pembekalan Standardisasi Dai

Dream - Ketua Komisi Dakwah dan Pengambangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, mengatakan, lembaganya mulai memberikan pembekalan materi standardisasi dai. Para mubalig yang diundang adalah para pendakwah yang seriing berceramah di masyarakat.

" Ialah para dai yang sudah berkiprah di masyarakat diundang ke Majelis Ulama Indonesia untuk musyawarah dan tukar pikiran agar menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah. Merekalah yang akan direkomendasi oleh MUI sebagai dai," ujar Cholil, Selasa 19 November 2019.

Cholil menjelaskan, materi yang disampaikan kepada puluhan dai dalam pembekalan itu di antaranya mengenai wawasan keislaman, kebangsaan, dan metode dakwah.

" Materi wasasan Islam wasathi (moderat) mengulas tentang paham Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya," ucap dia.

MUI Akan Atur Standarisasi Dai, Begini Klasifikasinya

Dream - Ketua Bidang Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis mengatakan, lembaganya segera menyusun standarisasi terhadap para dai yang ada di Indonesia.

" Standarisasi dai ini bedanya dengan sertifikasi, ya kalau sertifikasi lebih kepada orang disertifikasi ini boleh ceramah atau tidak, standarisasi kaya orang S1, S2, S3, ini loh ini yang advance, ini yang nasional, ini yang internasional," ujar Cholil di Gedung MUI, Jakarta, Selasa 17 April 2018.  

Cholil mengatakan, standarisasi tersebut dilakukan terhadap seluruh dai yang sudah terkenal atau belum. Termasuk dai yang sering memberikan ceramah di televisi.

" Kita nanti akan kerjasama juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Agama," ucap dia.

Dalam standarisasi itu, setiap dai nantinya akan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yakni kampung, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional hingga internasional.

" Minimal begini, kalau nasional dia harus tahu hubungan negara dan agama, poin pertama agamanya harus bener, ngajinya bener," ucap dia.    

Akan Dimulai Usai Lebaran 2018

Pemahaman terhadap tafsir, wawasan mengenai pergerakan agama dan ormas Islam di Indonesia juga harus harus dimiliki oleh dai yang masuk ke dalam klasifikasi nasional.

" Tahu politik kebangsaan, bukan harus jadi politisi. Kalau provinsi harus tahu skup provinsi dan begitu sampai ke bawah," kata dia.

Tidak jauh berbeda, dai yang masuk dalam standar internasional juga harus memilki wawasan isu-isu agama internasional.

" Kalau dia keluar negeri umpannya kita bilang dai internasional, tidak. Tapi harus bagaaimana isu-isu agama internasional, kalau enggak paham enggak bisa. Itu disamping ilmu agamanya pasti harus bagus," ujar dia.

Meski demikian, dia menegaskan, standarisasi itu tidak membatasi dai untuk berdakwah. " Kalau memang ini acara nasional tapi manggil dai klasifikasi kampung enggak masalah. S2 kan belum tentu dapat lapangan kerja lebih bagus dari S1, tapi standar itu kan penting," ucap dia.

Saat ini, buku pedoman standarisasi telah dibuat. Untuk standarisasinya akan dimulai setelah lebaran tahun 2018.   " Insya Allah setelah lebaran mau dimulai, nanti ditingkat nasional sudah selesai nanti Provinsi dan kabupaten atau kota," kata dia.

(Sah)

Menag Tegaskan Standarisasi Khatib Bukan Sertifikasi

Dream - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membantah wacana mengenai sertifikasi khatib. Lukman menjelaskan pemerintah tidak pernah memunculkan wacana tersebut, melainkan standarisasi.

" Wacana standardisasi bukan sertifikasi, yaitu memberikan batasan minimal kompetensi kualifikasi yang harus dimiliki khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat," kata Lukman usai bertemu duta besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan, Jr, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Februari 2017.

Menurut Lukman, khotbah Jumat memiliki urgensi untuk diatur. Berbeda dengan ceramah Tarawih atau Subuh, khotbah Jumat merupakan bagian tak terpisahkan dari sholat Jumat dan punya tata cara serta rukun tersendiri.

" Ini harus dijaga betul agar semata-semata tidak menghilangkan syarat atau rukun dari khutbah Jumat," ujar dia.

Meski mewacanakan standarisasi khatib, dia menyebut Kemenag akan memposisikan diri sebagai fasilitator. Dia beralasan, pemerintah tak memiliki wewenang untuk mengurusi standarisasi itu.

" Urusan ini adalah domain ulama," ujar dia.

Kedepannya, dia akan terus menggodok wacana tersebut. Upaya ini untuk memutuskan pedoman bersama yang memandu takmir masjid, ulama, dan umat.

" Sehingga kemudian kita semua memiliki acuan bagaimana khutbah Jumat itu sebaiknya dilaksanakan," ujar dia.(Sah)