MUI meminta tokoh agama, ulama, kiyai, habaib untuk turut serta mendinginkan suasana di tengah suhu politik yang memanas
Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) prihatin dengan iklim politik bangsa yang menjadikan masyarakat hidup terkotak-kotak. Kondisi ini dikhwtirkn dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Perbedaan itu semakin menajam setelah sosial media mulai diramaikan dengan perang tanda pagar #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi mengharapkan para pendukung dua calon presiden menghentikan perang tagar karena kegiatan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum dimulai.
Zainut mengakui, tindakan yang dilakukan para pendukung adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
" Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin 3 September 2018.
Menurut Zinut, perang tagar itu tersebut memang tidak melanggar aturan. Hanya dia menyarankan tidak dilakukan di tengah suhu politik yang terus meningkat.
" Menurut hemat kami hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," ucap dia.
MUI mengimbau semua pihak agar menjaga persatuan dan kesatuan ketika hendak menyuarakan pendapatnya. Kepada elite politik, dia juga menyarankan untuk menjaga etika politik dengan tidak menebarkan kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa.
" Jadikanlah perbedaan aspirasi politik sebagai rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan agar ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah tetap terpelihara," kata Zainut.
MUI juga menigmbau kepada tokoh agama, ulama, kiyai, habaib untuk turut serta mendinginkan suasana sehingga tidak terjadi gesekan menghadapi perbedaan politik.
" Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan Pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab," pungkasnya.(Sah)
