7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
4 Tanda Awal Penyakit Jantung pada Perempuan yang Sering Dianggap Sepele
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Demonstrasi/ Foto: Instagram @thecrazyrice
DREAM.CO.ID - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak henti bergulir hingga kini. Hal tersebut rupanya mencuri perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB bahkan turut buka suara dengan mendesak penyelidikan ataas dugaan banyaknyyaa protes di berbagai wilayah di Indonesia.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa, Ravina Shamdasani mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan berita mengenai kondisi di Indonesia saat ini. Ia mendesak aparat keamanan untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap semua pelanggaran Hak Asasi Manusiaa (HAM).
" Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," kata Ravina dikutip dari laman OHCHR.
Lebih lanjut, Ravina mengatakan jika pihak berwenang seharusnya menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi. Selain itu tentunya juga harus menjaga ketertiban sesuai dengan norma yang berlaku.
" Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengamanan pertemuan publik," jelasnya.
" Semua aparat keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," sambung dia.
Di akhir pesan yang disampaikan, PBB mendesak agar dilakukan investigasi cepat, menyeluruh, dan juga transparan atas dugaan pelanggaran hukum mengenai HAM.
" Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Penting juga agar media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," tutupnya.
Advertisement
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?