Pernah Berhaji, Jemaah & Petugas Kena Biaya Tambahan Rp7 Juta

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 25 Maret 2019 12:00
Pernah Berhaji, Jemaah & Petugas Kena Biaya Tambahan Rp7 Juta
Begini aturan pembayarannya.

Dream - Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, mengingatkan calon jemaah tentang kebijakan baru Kerajaan Arab Saudi berupa penerapan visa progesif.

Bagi calon jemaah dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang sebelumnya sudah berhaji akan dikenai visa progresif.

" Bagi jemaah haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji akan dikenakan biaya visa sebesar SAR 2,000 atau setara Rp7.573.340,00 dengan kurs SAR 1 senilai Rp3.786,67," kata Muhajirin Yanis melalui keterangan tertulisnya, Senin 25 Maret 2019.

Untuk merespons kebijakan Arab Saudi tersebut, Kementeraian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440H/2019M dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pembayaran Visa Bagi Jemaah Haji dan TPHD Tahun 1440H/2019M. 

“ Kurs tersebut berdasarkan asumsi pada saat pengesahan BPIH antara DPR dan Pemerintah bulan Februari lalu,” ucap dia.

Muhajirin menyebut, proses pembayaran visa itu dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH. Sehingga, selain harus membayar selisih BPIH, jemaah dan TPHD yang sudah pernah berhaji juga harus membayar biaya visa.

“ Pembayaran visa dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH berdasarkan data Siskohat,” ucap dia.

Jemaah dan TPHD yang dikenai visa progresif didasarkan pada data e-Hajj yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Meski demikian, sebagai data awal, Kemenag akan mengidentifikasi data awal tersebut melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Data Siskohat ini juga yang akan menjadi basis awal pengenaan biaya visa progresif yang harus dibayarkan saat pelunasan.

" Batas waktu membayar visa bagi jemaah atau TPHD tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Provinsi. Bila melewati batas waktu tersebut maka visa haji dianggap batal dan jemaah tidak dapat berangkat pada tahun berjalan," kata dia.

1 dari 1 halaman

Proses Pembayaran Visa

Sebaliknya, bila dalam data Siskohat dinyatakan berstatus haji dan membayar biaya visa, namun ternyata oleh Saudi tidak wajib membayar, maka biaya visa yang telah dibayarkan akan dikembalikan lagi. Proses pengembaliannya melalui usulan Direkorat Jenderal PHU kepada BPKH.

Bagaimana dengan jemaah yang batal berangkat dan sudah membayar visa? Muhajirin menegaskan bahwa biaya visa tidak dapat dikembalikan. Kemenag hanya mengembalikan BPIH yang telah dibayarkan saat setoran awal dan setoran lunas ke jemaah.

" Adapun bagi jemaah yang menunda keberangkatan dan termasuk yang membayar visa, maka biaya visa untuk keberangkatan berikutnya dilakukan sesuai ketentuan Arab Saudi," ucap dia.

Pelunasan BPIH 1440H/2019M tahap I akan berlangsung hingga 15 April mendatang.

Beri Komentar
Adu Akting dengan Betari Ayu, Alvin Faiz Ceritakan Respon Sang Istri