Giliran Direktur Keuangan First Travel Jadi Tersangka

Polisi Tolak Penangguhan Penahanan Bos First Travel

© Dream

Dream - Polisi belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pasangan suami istri bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Keduanya saat ini masih harus mendekam di tahanan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Rudolf Herry Nahak, sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan itu. Tetapi, permohonan itu belum dapat dikabulkan dengan alasan penyidik masih membutuhkan keterangan tersangka.

" Kami menahan kan ada alasan subjektif dan objektif. Sepanjang alasan itu memenuhi, ya kita tahan. Ini kita masih membutuhkan dia dalam pemeriksaan," kata Herry saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

Selain itu, polisi masih menelusuri aliran dana calon jemaah umroh. Sebab, saldo First Travel saat ini hanya menyisakan Rp1,3 juta.

" Si tersangka ini sudah enggak punya dana. Masih kami telusuri ke mana aliran dananya," ucap dia.

Dihubungi terpisah, pengacara First Travel, Deski, menuturkan penangguhan itu dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Ini lantaran Anniesa baru saja melahirkan.

" Untuk Bu Anniesa sendiri kan baru melahirkan tiga minggu, masih menyusui. Jadi dilihat dari sisi kemanusiaannya. Dia dan suaminya juga kooperatif," kata Deski.

Mengejutkan, First Travel Cuma Punya Saldo Rp1,3 Juta?

© Dream

Dream - Pernah terkenal karena royal dengan promo, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengungkapkan fakta mengejutkan soal kondisi terkini First Travel. Saldo perusahaan disebutkan hanya tersisa Rp1,3 juta.

Data tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

" Kemarin yang jadi masalah ketika dicek, info terakhir saldo Rp1,3 juta," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 14 Agustus 2017 kemarin.

Setyo menjelaskan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan penipuan ini. Beberapa di antaranya ribuan paspor milik calon jemaah yang diserahkan ke First Travel sebagai syarat pembuatan dokumen keberangkatan umroh.

" Saya mendapatkan laporan (aset First Travel) sudah diamankan, termasuk ada sekian ribu paspor yang sedang diamankan," ucap dia.

Kini, polisi masih melakukan verifikasi terhadap paspor yang diamankan. Tujuannya agar paspor-paspor tersebut bisa segera dikembalikan kepada para pemiliknya.

" Saya mohon waktu karena masih diklarifikasi, dicek Bareskrim, setelah itu mungkin bisa dikembalikan," ujar Setyo.(Sah)

Izin First Travel Sebagai Penyelenggara Umroh Akhirnya Dicabut

© Dream

Dream - Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Mastuki selaku Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, sanksi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

Pencabutan izin dilakukan karena PT. First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama.

" Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang di alami jemaah umrah,” ujar Mastuki, Sabtu, 5 Agustus 2017.

Keputusan terkait pencabutan, menurut Mastuki, sudah diserahkan melalui pengantar surat kepada pihak PT. First Anugerah Karya Wisata. Ia berharap masyarakat, khususnya calon jemaah umrah, tetap tenang. Sebab, meski izinnya telah dicabut, hal itu tidak berarti menghilangkan kewajiban PT. First Anugerah Karya Wisata kepada jemaahnya.

“ Mereka tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun. Kemenag sesuai dengan amanat undang-undang akan terus berupaya memberikan layanan, pembinaan, dan perlindungan,” ungkap Mastuki.

Kisruh First Travel
PT. First Anugerah Karya Wisata terdaftar sebagai PPIU di Kementerian Agama sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Bertindak sebagai Direktur Utama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Izin tersebut sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Bertindak sebagai Direktur Utama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28 Maret 2017.

Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu, pun tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir.

Mastuki menambahkan, pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan PT. First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Dalam hal kewajiban laporan, First Travel tidak pernah benar-benar menyampaikan data jemaah yang telah mendaftar dan belum diberangkatkan yang sudah diminta empat bulan lamanya. Mereka juga menolak memberikan penjelasan rincian biaya paket umrah yang sering ditawarkan kepada masyarakat.