Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Protes Larangan Hijab Di India (Aljazeera)
Dream - Isu kebebasan beragama membuat situasi di India kembali memanas usai munculnya larangan penggunaan hijab bagi pelajar dan mahasiswi Muslim di Negara Bagian Karnataka. Larangan ini awalnya muncul dari partai politik Bharatiya Janata Party (BJP).
BJP adalah partai politik sayap kanan ekstrem Hindu. Partai ini juga yang menjadi kendaraan Narendra Modi memenangkan pemilihan umum hingga menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri.
Larangan hijab tersebut mendapat penolakan yang cukup besar di India. Bukannya dilunakkan, larangan tersebut malah diperkuat dengan putusan sela pengadilan pada akhir pekan lalu.
Akibatnya, kritik dan kecaman muncul tidak hanya di dalam negeri. Dunia pun turut bersuara, menyatakan larangan itu telah melanggar hak prinsipil tentang kebebasan beragama.
Duta Sesar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa larangan hijab akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.
" Kebebasan beragama mencakup kemampuan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang," cuit Hussain.
" Negara bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan kebolehan pakaian keagamaan. Larangan hijab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi serta meminggirkan perempuan dan anak perempuan," cuit berikutnya.
Kementerian Luar Negeri India membalas cuitan tersebut. Mereka menyatakan masalah yang dicuitkan Hussein merupakan masalah internal yang masih dalam pemeriksaan yudisial.
" Kerangka dan mekanisme konstitusional kami, serta etos dan politik demokrasi kami, adalah konteks di mana masalah dipertimbangkan dan diselesaikan. …Komentar bermotivasi tentang masalah internal kami tidak diterima," kata Juru Bicara Kementerian, Arindam Bagchi.
Perselisihan itu meletus bulan lalu, ketika sekelompok mahasiswi Muslim melayangkan protes setelah mereka dilarang masuk perguruan tinggi karena mengenakan hijab. Sementara kelompok sayap kanan Hindu berdiri di gerbang dengan mengenakan selendang safron untuk menghalangi mahasiswi berhijab masuk kampus.
Pada Selasa pekan lalu, seorang mahasiswi Muslim berhijab dicemooh oleh gerombolan sayap kanan Hindu di sebuah perguruan tinggi di negara bagian Karnataka. Insiden itu menyebabkan kemarahan.
Berita itu mendorong pemenang Hadiah Nobel Malala Yousafzai untuk mendesak para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi perempuan Muslim. " Perguruan tinggi memaksa kita untuk memilih antara studi dan hijab," cuitnya di Twitter.
Bintang Manchester United, Paul Pogba, juga menyatakan keprihatinannya terhadap wanita Muslim di Karnataka. Dia berbagi video di Instagram dengan judul " Massa Hindu terus melecehkan gadis-gadis Muslim yang mengenakan jilbab ke perguruan tinggi di India" .
Pada tanggal 5 Februari, Pemerintah Negara Bagian Selatan yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi melarang pakaian yang “ mengganggu kesetaraan, integritas, dan ketertiban umum”.
Pengadilan tinggi Karnataka pada hari Kamis menangguhkan keputusannya sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan oleh sekelompok wanita Muslim terhadap larangan hijab.
Panel tiga hakim akan mengadili kasus itu lagi pada hari Senin untuk memutuskan apakah sekolah dan perguruan tinggi dapat memerintahkan siswa untuk tidak mengenakan jilbab di ruang kelas. Pengadilan, sementara itu, telah meminta siswa untuk tidak mengenakan jilbab di perguruan tinggi.
Aktivis mengatakan larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India, yang menjamin hak beragama bagi setiap warga negara. Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, khususnya Muslim, meningkat.
Mahasiswi Muslim sebelumnya mengatakan keputusan perguruan tinggi itu mengejutkan karena mereka diizinkan untuk menghadiri perguruan tinggi dengan hijab mereka sampai baru-baru ini. Mereka berpendapat bahwa konstitusi mengizinkan orang India untuk mengenakan pakaian pilihan mereka dan menampilkan simbol-simbol agama.
Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena meloloskan undang-undang anti-konversi dan undang-undang anti-sembelih sapi tahun lalu, yang mereka katakan ditujukan untuk menargetkan orang Kristen dan Muslim, dikutip dari Aljazeera.
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya