Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Anugerah Kebudayaan PWI 2015
Dream - Delapan kepala daerah di Indonesia didaulat sebagai bupati/walikota yang melek dan pro kebudayaan. Diantara kedelapan kepala daerah itu terdapat nama Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
Selain ketiga nama kepala daerah itu, terdapat nama Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara Hugua, Walikota Sawahlunto Sumatera Barat Ali Yusuf, Penjabat Bupati Belu NTT Wilhelmus Foni, Walikota Tomohon Sulawesi Utara Jimmy F Eman, dan Bupati Tegal Jawa Tengah Enthus Susmono.
Mengutip laman jatimprov.go.id, Selasa, 9 Februari 2016, penghargaan Anugerah Kebudayaan tersebut diberikan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai bagian dari puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016.
Ketua Panitia HPN 2016, Teguh Santoso menambahkan, Anugerah Kebudayaan ini menjadi sangat relevan dengan tantangan bangsa yang sangat membutuhkan tokoh formal yang inspiratif.
“ Hanya dengan pendekatan kebudayaan, kita tidak akan tercerabut dari akar, meskipun kita sedang dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ataupun era globalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat Margiono menambahkan, Anugerah Kebudayaan diberikan dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa kebudayaan merupakan ruh suatu bangsa. Jika bupati/walikota melek dan pro kebudayaan, sudah barang tentu akan dapat menjaga rug kebudayaan tersebut.
Mengutip pemikiran seorang professor, Margiono mengatakan, suatu bangsa yang bangkrut ekonominya dalam waktu cepat atau lambat akan bisa mengatasinya. Namun jika kebudayaan yang bangkrut, hal itu akan sulit diatasi.
“ Hal ini patut menyadarkan kita, betapa pentingnya arti kebudayaan bagi suatu bangsa,” ujarnya.
Diakui Margiono, kebudayaan Indonesia hingga kini belum memiliki UU sebagai landasan hukum dan pegangan bersama. Akibatnya, individu dan masyarakat yang tuna acuan itu berjalan sendiri-sendiri.
Ketika serbuan globalisasi begitu masif, dan era kebebasan tumbuh dan berkembang lebih pesat, banyak orang menjadi asing dengan dirinya sendiri, juga menjadi asing dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokalnya sendiri.
“ Hal inilah yang sekarang terjadi di negeri tercinta ini, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi orang-orang yang sadar,” ujar Margiono. (Ism)
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya