Bantah Naik Tajam, Gubernur Ridwan Kamil Sebut Ada Perbedaan Data Kasus Covid-19

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 4 Februari 2021 19:30

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Sejak September 2020, terjadi perbedaan data kasus Covid-19 antara Jawa Barat dan Pusat.

Dream - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengoreksi data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melaporkan penularan Covid-19 di wilayahnya meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Berbeda dengan data tersebut, Ridwan menyampaikan kasus Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) justru mencatat penurunan.

Data Kemenkes mencatat kasus Covid-19 di daerah Jabar dalam beberapa pekan terakhir menyumbang kasus tertinggi di Indonesia. Bahkan, posisi Jabar pernah lebih tinggi dari DKI Jakarta.

Dia menyebut, data Covid-19 yang dimilikan Pemerintah Provinsi Jabar dan Kemenkes sudah berbeda sejak September 2020. Perbedaan ini ditengarai sistem verifikasi data Covid-19 mengalami keterlambatan.

" Sampai hari ini sejak September 2020 yang dilaporkan dan diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat berbeda dengan data yang ada di kami dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan," ujarnya dalam talk show virtual, Kamis 4 Februari 2021.

1 dari 3 halaman

Berbeda Sejak September 2020

Alumni University of California Berkeley, ini mengatakan, sebetulnya kasus Covid-19 di Jabar mengalami peningkatan tajam pada September hingga Desember. Namun, saat itu seluruh data kasus Covid-19 tidak masuk ke Kementerian Kesehatan secara utuh.

" Jadi selama September sampai Desember kasus kami tinggi. Tapi yang diumumkan pemerintah pusat sesuai kewenangan lebih rendah tapi di bulan Januari saat kasus harian kami mulai stabil dan rendah tiba-tiba diumumkan tinggi sehingga itu tabungan kasus-kasus lama. Sebenarnya itu sudah sembuh," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Permasalahan di Sistem Verifikasi Data

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan salah satu penyebab melonjaknya kasus Covid-di Indonesia adalah verifikasi data.

" Salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa 19 Januari 2021.

Wiku mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sedang memperbaiki sistem verifikasi data kasus Covid-19. Harapannya, perbaikan sistem ini mengurangi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

" Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi atau delay keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia ini mengingatkan kesesuaian data kasus Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Sebab, data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

" Dengan data yang tidak realtime maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," tandasnya.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

3 dari 3 halaman