Heboh Tepuk Pramuka 'Islam Yes, Kafir No', Pembina Dipanggil Kwarcab

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 14 Januari 2020 08:01
Heboh Tepuk Pramuka 'Islam Yes, Kafir No', Pembina Dipanggil Kwarcab
Kwarcab segera melakukan penelusuran.

Dream - Yel-yel yang diajarkan pembina Pramuka asal Gunungkidul, Yogyakarta mengajarkan para peserta praktik Kursus Mahir Lanjutan pembina Pramuka, menuai kontroversi.

Di depan murid-murid siswa SD Negeri Timuran, dia mengajarkan yel-yel dengan narasi 'Islam-Islam yes, Kafir-Kafir No'.

Dilaporkan Harian Jogja peristiwa itu terjadi Jumat, 10 Januari 2020. Orang tua siswa mengunggah kejadian itu ke aplikasi perpesanan.

Sang orang tua murid juga melempar protes atas munculnya yel-yel tersebut.

Kepala SD Negeri Timuran, Esti Kartini membenarkan kegiatan Pramuka di sekolahnya. Tapi, dia tidak mengetahui secara detail kejadian tepuk SARA.

" SD Negeri Timuran hanya ketempatan, itu semua materi dan pembina dari kwartir cabang (kwarcab) Pramuka Kota Yogyakarta. Kami juga baru mendengar ini dari teman-teman media. Karena, kami Gugus Depan Kota Yogyakarta, maka kami welcome untuk praktik ini, intinya kami hanya ketempatan saja," kata Esti, Senin, 13 Januari 2020.

 

1 dari 5 halaman

Materi Itu Tak Ada di Kursus

Sementara itu, Ketua Kwarcab Pramuka, Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, peristiwa terjadi secara spontan. Seorang pembina mengajarkan tepuk bernarasi SARA yang pantas mendapat protes.

" Kejadiannya secara spontan. Ada salah satu peserta dari Gunungkidul yang tiba-tiba menyampaikan tepuk yel-yel seperti itu (Islam-Islam Yes, Kafir-Kafir No). Ini dari spontanitas peserta, kalau dari sisi materi pelatihan dan kursusnya tak ada,” kata Heroe.

Sebagai langkah lanjutan, Heroe akan memanggil pembina yang bersangkutan. Dia akan meminta pembina tersebut menjelaskan motif mengajarkan yel-yel SARA tersebut.

“ Secepatnya kami akan panggil di kantor Kwarcab, kita akan luruskan persoalan kemarin. Termasuk bagaimana kejadian kemarin dan konsekuensinya juga,” kata Heroe.

Heroe menyebut dalam materi Pramuka yang ada tidak terdapat tepuk bernarasi SARA, seperti yang disampaikan salah satu pembina tersebut. Peristiwa ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi agar tak muncul lagi di kemudian hari.

Sumber: Harian Jogja

2 dari 5 halaman

NU-Muhammadiyah Kompak Tolak Paham Khilafah

Dream - Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan penolakannya pada paham khilafah di Indonesia. Dua ormas ini juga akan menghalau upaya pendirian negara khilafah.

Sikap ini dinyatakan dalam pertemuan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu malam, 31 Oktober 2018.

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, mengungkapkan ada empat sikap yang disepakati bersama antara NU dan Muhammadiyah. Sikap pertama, dua ormas ini berkomitmen kuat untuk menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang Islami.

" Bersamaan dengan itu, menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh kompinen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa," ujar Helmy, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 1 Oktober 2018.

Helmy mengatakan, sikap kedua, NU dan Muhammadiyah mendukung sistem demokrasi sebagai mekanisme politik kenegaraan. Selain itu, dua ormas ini mendorong seleksi kepemimpinan nasional dijalankan secara profesional, konstitusional, jujur dan beradab.

" Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia," kata dia.

3 dari 5 halaman

Kuatkan Komunikasi dan Kerja Sama

Ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerja sama konstruktif untuk mencerdaska kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang makmur materiil maupun spirituil. Juga berperan bersama dalam politik kebangsaan melalui pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya yang strategis.

" Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudna ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, melanjutkan pernyataan yang disampaikan Helmy.

Sedangkan keempat, Mu'ti mengimbau masyarakat mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan. Hal ini terutama mengingat Indonesia memasuki tahun politik.

Dia melanjutkan kontestasi politik harus berlangsung secara damai dan dewasa. Selain itu, dia mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara.

" Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya, rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik," ucap Mu'ti.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

4 dari 5 halaman

Materi Khilafah dan Jihad Tak Lagi Muncul di Buku Fikih

Dream - Kementerian Agama melalui surat edaran yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, A Umar menyebut materi khilafah dan jihad yang tadinya berada di buku fikih kini berubah ke buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

" Itu hanya dipindahkan dari tadinya itu masuk ke fikih dipindahkan ke sejarah (SKI) ya. Sejarah nggak boleh hilang, tapi di fikih nggak ada lagi," ujar Fachrul di Kemenag, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Fachrul mengakui ada perilaku oknum guru yang salah dalam mengajarkan materi khilafah dan jihad kepada siswa.

" Kan dalam sejarah Islam itu ada (materi khilafah), tapi pengalaman yang lalu yang mungkin nggak tau salahnya di mana, yang jadi mengajarnya justru yang menyimpang soal khilafah," kata dia.

5 dari 5 halaman

Religius dan Nasionalis

Di lokasi yang sama, Dirjen pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, materi jihad dan khilafah tidak akan dihapuskan dari buku pelajaran. Hanya saja, perspektifnya akan diubah.

" Akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia. Negara bangsa yang sudah memiliki konstitusi," ujar Kamaruddin.

Menurut dia, perubahan perspektif itu dilakukan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya religius, namun juga nasionalis.

Beri Komentar
Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna