Wanita Ini Tersangka Rasisme di Asrama Papua Surabaya

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 29 Agustus 2019 07:00
Wanita Ini Tersangka Rasisme di Asrama Papua Surabaya
Polisi punya alat bukti yang cukup.

Dream - Tri Susanti ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran rasis dan penghasutan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, pada 16 Agustus 2019. Tri Susanti merupakan koordinator lapangan aksi pengepungan asrama mahasiswa tersebut.

" Telah ditetapkan satu tersangka berinisial TS (Tri Susanti),"  kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 28 Agustus 2019.

Menurut Dedi, Tri merupakan Wakil Ketua ormas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI).

Polisi sudah menemukan bukti permulaan yang cukup setelah memeriksa 16 saksi dan tujuh ahli. Salah satu alat bukti yang dimiliki polisi adalah rekaman video yang berisi pernyataan Tri Susanti.

" Berdasarkan hasil gelar perkara ditetapkan dia sebagai tersangka," sambung Dedi. 

Tri Susanti dijerat Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau Pasal 15 tentang UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

1 dari 4 halaman

Tri Susanti, Korlap Aksi Pengepungan Asrama Papua Dipecat FKPPI

Dream - Aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi salah satu pemicu kerusuhan di Manokwari. Santer beredar dalam aksi itu terlontar kata-kata bernada penghinaan kepada mahasiswa Papua yang memicu emosi warga dari provinsi paling timur Indonesia tersebut 

Kabar terkini, Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) telah memecat salah satu anggotanya, Tri Susanti yang diduga menjadi koordinator lapangan dari aksi pengepungan tersebut.

Tri Susanti diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang 1330 FKPPI Surabaya.

" Keanggotaannya kami copot, otomatis jabatan Tri Susanti sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang 1330 FKPPI Surabaya juga harus ditinggalkan," kata Ketua Pengurus Daerah XII FKPPI Jawa Timur, Gatot Sudjito, dikutip dari Merdeka.com.

Gatot menilai tindakan anggotanya tersebut sudah keterlaluan. Wanita yang akrab disapa Susi itu turun aksi mengatasnamakan ormas. 

" Dalam aksi itu dia mengusung nama organisasi FKPPI. Ini sudah keterlaluan, terlebih tindakannya berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gatot, seperti dilansir Antara.

 

2 dari 4 halaman

Ditetapkan...

Pemecatan Susi ditetapkan dalam rapat pengurus FKPPI Jawa Timur yang digelar di Hotel Singgasana. Surat Keputusan itu telah ditandangani sejumlah pengurus yang hadir.

Beberapa hari sebelumnya, Susi telah meminta maaf mengenai teriakan oknum berisi kalimat rasis di depan asrama mahasiswa Papua.

Susi beralasan dia bersama sejumlah ormas lain mendatangi Asrama Mahasiswa Papua hanya untuk membela Bendera Merah Putih yang isunya dirusak hingga dibuang di selokan

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

3 dari 4 halaman

Internet Papua Dibatasi, Moeldoko: Dulu Enggak Ada, Bisa Hidup

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut pembatasan internet di Papua dan Papua Barat tidak akan mengganggu aktivitas warga. Apalagi, pembatasan itu tak memblokir total akses internet.

" Enggak (mengganggu aktivitas), dulu kita juga enggak ada (internet) juga bisa hidup, kok," kata Moeldoko, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 22 Agustus 2019.

Menurut Moeldoko, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperlambat akses internet di Papua dan Papua Barat demi menjaga keamanan nasional.

" Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas," kata dia.

Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah, kata dia, akan melihat situasi terlebih dahulu.

4 dari 4 halaman

Untuk Mengurangi Peredaran Hoaks

Kapala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra, mengatakan, Polri mendukung pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, pembatasan itu merupakan strategi Kemenkominfo untuk memberi jaminan keamanan masyarakat atas informasi-informasi yang beredar. Dengan begitu, peredaran berita hoaks akan terkurangi.

" Kita sudah belajar dari penanganan saat adanya aksi 21/22 Mei lalu. Saya kira konteksnya untuk jaga keamanan, karena ada beberapa faktor keamanan berdasarkan faktor situasi. Salah satu pertimbangan itu tidak terlepas bahwa berita-berita yang tidak benar ini kan disalurkan melalui medsos," kata dia.

Sumber: Liputan6.com

Beri Komentar