Ada Bukti DPR Tak Pernah Bahas Pasal 18 Ayat 3 PKPU
Dua Survei, Dua Wajah Kepuasan pada Pemerintah
Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya
AXIS Nation Cup 2026 Hadirkan Grand Final Futsal Pelajar, Laga Para Juara dengan Panggung Musik di Istora Senayan
Anak Ditinggal Sendirian saat Masih Kecil, Di Mana Batas Kebebasan dalam Pola Asuh?
Benarkah Sarden Kalengan Bukan Makanan Olahan? Ini Penjelasannya
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Liputan6.com)
Dream - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pandemi Covid-19 turut menyumbang kemunduran pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dia mengungkapkan, angka kemiskinan berpotensi naik hingga 11,5 persen di akhir 2020 jika penanganan Covid-19 tidak optimal.
" Angka kemiskinan masih berpotensi meningkat lagi 11,5 persen pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi pada tahun 2011, apabila upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan," kata Ma'ruf, dikutip dari Merdeka.com.
Ma'ruf mengatakan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, jumlah warga miskin bertambah lebih dari 1,6 juta orang dibandingkan dengan data kemiskinan pada September 2019.
" Bila kita lihat angka kemiskinan pada Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen," kata Ma'ruf.
Agar kemunduran tak terlalu jauh terjadi, kata Ma'ruf, Pemerintah menjalankan berbagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Bantuan Tagihan Listrik.
" Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah, menjadi 40 persen terbawah. Alokasi anggaran perlindungan sosial ini berjumlah Rp203,9 triliun," ucap dia.
Untuk menyasar kategori rumah tangga terbawah, Pemerintah meluncurkan dua program bantuan baru yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dan program Subsidi Upah). Banpres Produktif Usaha Mikor menyasar 9,12 juta usaha mikro kecil (UMK) dengan total anggaran Rp22 triliun.
Sementara untuk Subsidi Upah diberikan untuk 15,7 jutapekerja. Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan sebesar Rp37,78 triliun.
" Anggaran bansos yang sangat besar ini diharapkan akan jauh berkurang setelah pandemi Covid-19 mereda. Pemerintah selanjutnya akan lebih menekankan kepada program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan," kata Ma'ruf.
Sumber: Merdeka.com/Eko Prasetya
Advertisement
Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Dua Petani Indonesia Masuk Daftar 100 Pahlawan Perempuan FAO

Sepucuk Surat MSCI Bikin Rontok Bursa Saham RI


5 Kebiasaan Setelah Makan Malam yang Bisa Membantu Menjaga Gula Darah Semalaman

8 Kombinasi Makanan yang Bisa Membantu Tubuh Menyerap Lebih Banyak Nutrisi

5 Negara Paling Beragam Secara Etnis di Dunia, Nomor 1 Punya Lebih dari 800 Bahasa

8 Kebiasaan yang Diam-Diam Bisa Merusak Kesehatan Jantung Menurut Ahli



Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya