64 Kepala SMP Negeri di Riau Mundur Karena Tak Nyaman dengan BOS

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 16 Juli 2020 15:01

Ilustrasi (Shutterstock.com)

Para kepala sekolah tersebut merasa tidak nyaman dengan pengelolaan dana BOS lantaran mereka kerap mendapat ancaman pemerasan.

Dream - Sebanyak 64 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengajukan pengunduran diri. Salah satu penyebabnya adalah para kepala SMPN ini merasa tidak nyaman dengan pengelolaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOS).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Ibrahim, membenarkan hal tersebut. Tetapi, dia belum mengetahui secara pasti alasan para kepala SMPN tersebut meminta mundur.

" Iya, benar. Yang jelas kita baru menerima aja laporan itu," ujar Ibrahim, dikutip dari Merdeka.com.

Ibrahim mengaku pihaknya masih akan mendalami hal ini. Jika sudah diketahui duduk permasalahan sebenarnya, keputusan akan diberikan.

" Jadi selagi belum ada keputusan maka mereka masih masuk ke sekolah," kata Ibrahim.

1 dari 2 halaman

Ibrahim juga mengatakan tidak mengetahui secara rinci alasan dari setiap kepala SMPN hingga sampai meminta mundur. Sebab, permohonan pengunduran diri tersebut diajukan secara kolektif dalam satu berkas dan ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto.

" Kita belum tahun alasan mereka, sebab permohonan itu ditujukan ke Bupati dan telah kita terima," kata dia.

Tetapi, dia mengakui mendapat informasi secara lisan terkait alasan para kepala sekolah tersebut. Salah satunya karena tidak nyaman dengan pengelolaan dana BOS.

" Secara lisan, mereka menyampaikan merasa tidak nyaman dengan pengelolaan dana BOS," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Diduga Dapat Ancaman Pemerasan

Menurut dia, para kepala SMPN itu mengaku medapatkan ancaman pemerasan dari sejumlah oknum. Tetapi, Ibrahim belum dapat memastikan informasi tersebut.

" Entah LSM entah apa pokoknya begitu. Itu baru sekadar informasi," kata dia.

Lebih lanjut, Ibrahim sudah meminta agar para kepala sekolah tersebut kembali bekerja untuk sementara waktu sembari menunggu keputusan. Pengunduran diri tersebut berdampak pada banyaknya ijazah siswa lulus yang terancam tidak ditandatangani oleh para kepala sekolah tersebut.