Anies Janji Beri Hadiah bagi Pemburu Koruptor

Anies Janji Beri Hadiah bagi Pemburu Koruptor

© Pasangan capres dan cawapres no 1, Anies-Muhaimin, pasangan capres dan cawapres no 2, Prabowo-Gibran dan pasangan capres dan cawapres no 3, Ganjar-Mahfud saat tiba dalam acara Paku Integritas penguatan antikorupsi untuk calon presiden dan wakil presiden

Dream - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies menilai pemberantasan korupsi perlu melibatkan semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, ia berencana memberikan hadiah kepada para pemburu koruptor. Rencana itu bakal diwujudkan ketika dia terpilih sebagai presiden.

"Kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan. Mereka mendapatkan reward yang setara."

kata Anies dalam acara pembekalan PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024.

© Pasangan capres dan cawapres no 1, Anies-Muhaimin, pasangan capres dan cawapres no 2, Prabowo-Gibran dan pasangan capres dan cawapres no 3, Ganjar-Mahfud saat tiba dalam acara Paku Integritas penguatan antikorupsi untuk calon presiden dan wakil presiden

Selain itu, Anies berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, sebagai institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak kasus korupsi.

"Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat."

Kemudian menerapkan standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Memperbaiki pola rekrutmen di KPK, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPK bukan sekedar hanya mencari pekerjaan semata.

" Sehingga pimpinan maupun rekrutmen bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," tutur Anies.

Selanjutnya optimalisasi LHKPN dalam menyusun kabinet di pemerintahan. Anies juga akan menuntaskan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, koruptor harus dimiskinkan.

" Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik, karena salah satu problem utama adalah Justru karena proses politik melibatkan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik, menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini," pungkasnya.