Cegah RS Kolaps, Komisi IX Desak Jokowi Terapkan PSBB atau Lockdown Pulau Jawa

Cegah Kolapsnya Faskes

Charles mengatakan apabila perbaikan besar-besaran tidak dilakukan, maka kapasitas fasilitas kesehatan tidak akan memadai.

" Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai," sambungnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan, tidak semua provinsi memiliki fasilitas kesehatan yang setara. Kondisi fasker di Pulau Jawa tentu berbeda dengan di Indonesia tImur.

" Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ucapnya.

Desak Jokowi Tetapkan PSBB

Charles melihat, faskes di hilir tak akan kuat meredam lonjakan bila angka penularan dari hulu sangat deras. Maka dari itu, derasnya penularan Covid di hulu harus diredam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran

" Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kiita tanggulangi," pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com

Pilih PPKM Mikro daripada PSBB Ketat, Jubir Presiden: `Lebih Efektif`

Dream - Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kasus positif guna mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan. Namun pemerintah tetap akan menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan takkan melakukan lockdown total.

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo tetap memilih menerapkan PPKM mikro meski adanya kenaikan kasus dibeberapa daerah.

" PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM Mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat 18 Juni 2021.

PPKM Mikro Tidak Efektif

Terpisah, Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.

" Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu 16 Juni 2021.

Penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah.

" Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.

Lebih jauh ia mengingatkan, pemberlakuan kebijakan PPKM mikro dianggap tidak efektif mencegah laju penularan Covid-19.

" Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.

Lonjakan Kasus

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2021.

" Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idulfitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.

Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.

" Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.

Sumber: merdeka.com